NU Online Ponorogo – Perhelatan massal yang digelar Habib Rizieq Shihab (HRS) menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, hajatan pernikahan yang dibarengi Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw itu menghadirkan puluhan ribu orang. Protokol kesehatan yang selama ini ditegakkan pemerintah dan aparatnya, serta ditaati seluruh komponen bangsa, seperti terabaikan begitu saja.
“Negara tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Baik oleh ormas ataupun tokoh masyarakat,” tegas Ketua PCNU Ponorogo, Drs. H. Fatchul Azis, M.A, saat memberikan sambutan dalam acara virtual bertajuk Tahlil dan Do’a Bersama memperingati 3 hari meninggalnya tokoh NU KH. Enceng Shobirin. Acara yang dihadiri terbatas 40 orang ini digelar di Aula Kantor PCNU Ponorogo, Jum’at (20/11) malam.
Sebagaimana diberitakan, kepulangan HRS ke tanah air, 10 Nopember 2020 lalu, menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Dimulai dari acara penyambutan, ribuan massa berbondong-bondong mendatangi Bandara Soekarno Hatta untuk memberi penghormatan. Kedatangan massa ini tak pelak menimbulkan kegaduhan. Beberapa awak kabin dikabarkan terjebak macet hingga berakibat tertundanya jadwal penerbangan. Para penumpang juga terpaksa harus berjalan kaki menuju bandara demi mengejar jadwal penerbangan (baca di sini, Red).
Belum reda protes dari berbagai kalangan, HRS kembali membuat kontroversi. HRS menggelar hajatan pernikahan putrinya Syarifah Najwa Shihab. Perhelatan yang sekaligus dibarengi peringatan Maulid Nabi Muhammad saw ini dihadiri puluhan ribu pendukungnya. Praktis, protokol kesehatan pun terabaikan.
Fatchul Azis menilai, perhelatan ini sudah menodai rasa keadilan. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, seluruh komponen bangsa berusaha menahan diri untuk mentaati protokol kesehatan. Hal ini dilakukan demi menekan dan menurunkan penyebaran Covid-19. Tak terkecuali bagi NU yang juga punya tradisi amaliyah yang seringkali melibatkan massa besar.
Kontroversi HRS juga sempat membuat geram Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman. Dalam keterangan persnya, Pangdam mengingatkan kepada FPI dan para pendukungnya agar taat aturan negara. TNI, kata Dudung, terpaksa turun tangan setelah mendapat laporan terkait pemasangan baliho HRS. Awalnya, baliho yang dipasang di berbagai sudut kota itu sudah diturunkan petugas Satpol PP karena dianggap menyalahi aturan. Tapi, para pendukung FPI memasangnya kembali.
Dudung mengingatkan, sebagai tokoh besar harusnya menjaga sikap dan ucapannya. Bukan sebaliknya, memecah belah persatuan dan kesatuan. Pangdam menegaskan, jika FPI tidak mau taat aturan, sebaiknya dibubarkan saja. “Sekali lagi saya peringatkan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti,” tegas Pangdam (video lengkap tonton di sini, Red)
Reporter : Lege
Editor : Lege
