NU Online Ponorogo – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mencanangkan program nasional Evaluasi Diri Madrasah serta Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik (EDM/e-RKAM). Sasarannya adalah madrasah yang ada di bawah naungan Kemenag. Kabarnya, tahun ini tercatat 74 madrasah di Kabupaten Ponorogo yang akan menjadi sasaran program tersebut. Dari jumlah tersebut, 60 persennya adalah madrasah berbasis NU.
Hal ini dibenarkan Siswo Widodo, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kantor Kemenag Kabupaten Ponorogo. “Tahun ini Ponorogo dapat jatah tujuh puluh empat madrasah. Yang NU ada empat puluh empat madrasah,” kata Siswo.
Ke-74 madrasah tersebut, lanjutnya, terdiri dari 28 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 29 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 17 Madrasah Aliyah (MA). Yang khusus madrasah berbasis NU, rinciannya adalah 22 MI, 14 MTs dan 8 MA
Sekedar informasi, selama Nopember 2020 hingga Januari 2021, Kemenag RI sedang menjalankan program nasional dalam bentuk pengembangan mutu pendidikan madrasah. Program ini bertajuk Realizing Education’s Promise-Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR).
Mengutip Petunjuk Teknis REP-MEQR yang diterbitkan Dirjen Pendidikan Madrasah Kemenag RI, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah dalam binaan Kemenag. Disebutkan juga, proyek ini akan dilaksanakan untuk seluruh madrasah pada semua jenjang di 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara bertahap mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.
Ada 4 komponen yang diprogramkan REP-MEQR. Komponen pertama, penerapan sistem EDM/e-RKAM serta pemberian dana bantuan untuk madrasah. Komponen kedua, penerapan sistem Penilaian Hasil Belajar seluruh peserta didik kelas 4 MI melalui sensus nasional; Komponen ketiga Kebijakan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk tenaga kependidikan, guru, serta kepala madrasah. Dan komponen keempat adalah penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Untuk menindaklanjuti program nasional tersebut, Kantor Kemenag Ponorogo mengundang kepala madrasah yang menjadi sasaran. Di hadapan para kepala sekolah, Siswo menyampaikan bahwa saat ini belanja anggaran pendidikan di Kemenag belum sepenuhnya efisien. Hal ini disebabkan terbatasnya data tentang penggunaan dana BOS dan sumber dana lainnya, minimnya monitoring, keterbatasan informasi tentang capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
“Sampai saat ini, Kemenag belum memiliki data tentang penggunaan BOS dan bagaimana BOS sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan di madrasah bisa berkontribusi terhadap pencapaian SNP di masing-masing madrasah,” terang Siswo saat berbicara pada sosialisasi program REP-MEQR di depan para kepala madrasah sasaran di Aula Kemenag Ponorogo, Rabu (18/11).
Siswo menambahkan, saat ini dibutuhkan suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan capaian SNP, serta target SNP yang akan dicapai, yang mudah dimonitor oleh Kantor Kemenag di semua jenjang. “Untuk itu, Kemenag bermaksud melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis, Red) penerapan EDM/e-RKAM bagi kepala madrasah, bendahara dan operator madrasah,” tegas Siswo.
Sementara itu, Kepala MI Maarif Patihan Wetan, Sadikin, menyambut positif rencana akan dilaksanakannya bimtek tersebut. “Alhamdulillah, kesempatan berharga untuk membenahi sistem perencanaan anggaran di madrasah kami,” tutur Sadikin kepada NU Online Ponorogo.
Hal senada juga disampaikan Marsono, Kepala MI Maarif 1 Babadan. Baginya, bimtek sangat penting untuk menyusun rencana strategis madrasah yang baru setahun berdiri ini. “Bagi MI Ma’arif Babadan 1, ini adalah kesempatan. Kami akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk menata dari awal renstra pengembangan pendidikan,” kata Marsono.
Reporter : Idam
Editor : Lege
