Mungkin saja ada kegelisahan setiap kali tanggal 10 November tiba. Hari Pahlawan yang semestinya menjadi momentum penting untuk merawat ingatan kolektif bangsa justru terasa semakin sunyi. Tidak banyak percakapan di ruang publik, tidak banyak aktivitas masyarakat, dan tidak banyak ekspresi kebangsaan yang menunjukkan bahwa hari itu memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Peringatan memang tetap berlangsung. Pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan upacara, instansi memasang atribut peringatan, sekolah menggelar kegiatan seremonial, dan para pejabat menyampaikan pesan-pesan kepahlawanan. Namun, di luar institusi formal tersebut, suasananya terasa biasa saja. Seolah-olah Hari Pahlawan merupakan agenda pemerintah, bukan momentum yang menjadi milik seluruh rakyat.

Coba bandingkan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus. Masyarakat begitu antusias memasang bendera, menghias lingkungan, mengadakan perlombaan, jalan sehat, hingga berbagai kegiatan kebersamaan. Kampung-kampung menjadi hidup. HUT Kemerdekaan benar-benar menjadi pesta rakyat, bukan sekadar agenda kenegaraan.

Mengapa suasana serupa tidak kita temukan pada Hari Pahlawan? Tentu, keduanya memiliki karakter berbeda. Tanggal 17 Agustus merupakan perayaan keberhasilan bangsa memperoleh kemerdekaan. Sementara 10 November mengajak kita mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, terutama dalam pertempuran heroik di Surabaya tahun 1945. Namun, perbedaan karakter itu tidak cukup menjelaskan mengapa Hari Pahlawan semakin kehilangan gaung di tengah masyarakat. Jangan-jangan, kita sedang mengalami gejala nasionalisme yang lebih senang merayakan hasil perjuangan daripada merawat ingatan tentang perjuangan itu sendiri. Kita menikmati kemerdekaan, tetapi kurang tertarik memahami bagaimana kemerdekaan diperjuangkan.

Persoalannya mungkin juga terletak pada cara kita menghadirkan kepahlawanan. Selama ini, pahlawan sering diperkenalkan sebagai sosok masa lalu yang berjuang dengan senjata dan gugur di medan pertempuran. Padahal, perjuangan tidak berhenti ketika bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan. Hari ini, kita masih menghadapi korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan berbagai persoalan sosial.

Kepahlawanan masa kini dapat hadir dalam banyak wajah: pejabat yang menjaga integritas, guru yang mengabdikan diri di daerah terpencil, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, hingga anak muda yang memperjuangkan perubahan sosial. Artinya, semangat kepahlawanan tidak pernah kehilangan relevansi.

Lantas, bagaimana seharusnya kita memperingati Hari Pahlawan? Menurut saya, kita tidak harus menuntut agar 10 November dibuat semeriah 17 Agustus. Ukuran keberhasilan peringatan bukanlah banyaknya umbul-umbul atau ramainya acara, melainkan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pemerintah daerah dapat menginisiasi gerakan 10 Hari Menuju Hari Pahlawan dengan memublikasikan kisah pejuang nasional dan lokal sejak 1 November. Sekolah, madrasah, dan pesantren dapat mengadakan lomba dokumentasi sejarah lokal, wawancara veteran, serta kunjungan ke situs perjuangan. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dapat mengisinya dengan kegiatan pengabdian sosial, seperti santunan keluarga veteran, pelayanan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Sementara media massa dan komunitas digital perlu memberi ruang bagi kisah kepahlawanan masa kini.

Yang tidak kalah penting, pemerintah daerah bersama komunitas sejarah perlu mendokumentasikan tokoh dan situs perjuangan lokal agar tidak hilang dari ingatan generasi muda. Seluruh kegiatan tersebut sebaiknya dikoordinasikan dan dijadikan agenda tahunan, bukan sekadar aktivitas insidental.
Kemeriahan HUT Kemerdekaan yang masih terjaga sesungguhnya merupakan modal sosial yang baik. Tradisi gotong royong dan partisipasi masyarakat setiap bulan Agustus menunjukkan bahwa energi kebangsaan kita belum hilang. Energi yang sama semestinya dapat dihidupkan untuk memperingati Hari Pahlawan.

Kita tidak membutuhkan dua perayaan yang sama bentuknya. Kita membutuhkan dua momentum yang sama-sama bermakna: 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan, dan 10 November – yang berimbrio dari Resolusi Jihad NU – untuk merawat kesadaran tentang pengorbanan yang melahirkannya. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang pandai merayakan kemerdekaan, melainkan juga bangsa yang tidak kehilangan ingatan tentang bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan. Jangan sampai setiap 17 Agustus kita begitu meriah merayakan kemerdekaan, tetapi setiap 10 November justru lupa kepada mereka yang telah memperjuangkannya. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Oleh : Dr. Idam Mustofa, M.Pd (Ketua PCNU Ponorogo)