Pesantren selama ini mendidik santri untuk sabar membaca, tekun menyimak, dan hati-hati berbicara. Namun, santri hari ini juga hidup dalam ruang digital yang mendorong orang bergerak sebaliknya: cepat bereaksi, mudah membagikan, dan gampang merasa paling tahu hanya karena menonton potongan video durasi detik.

Paradoks itu semakin terasa ketika pemerintah memperkuat literasi digital bagi siswa madrasah dan santri dalam kerangka perlindungan anak di ruang digital. Ini tentu penting. Hanya, pertanyaannya tidak berhenti pada apakah santri mampu menggunakan teknologi secara aman. Yang lebih mendasar: dengan bekal nilai apa mereka memasuki ruang yang serba cepat, emosional, dan sering kali miskin verifikasi?

Ini bukan urusan pesantren semata. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mencatat pengguna internet Indonesia pada 2026 telah mencapai 235 juta jiwa dengan penetrasi 81,72%. Demografi pengguna didominasi generasi Z dan milenial. Pada sisi yang lain, Kementerian Agama mencatat ada lebih dari 42 ribu pesantren dengan lebih dari 11 juta santri. Dua angka besar itu bertemu dalam satu kenyataan: santri tidak lagi hanya dibentuk oleh kitab, asrama, masjid, dan dawuh kiai, tetapi juga oleh layar, notifikasi, komentar, dan algoritma.)

Sanad di Tengah Banjir Konten

Di layar itulah nasihat agama, pengajian singkat, potongan ceramah, debat keislaman, humor santri, hingga ujaran kebencian datang silih berganti. Sebagian memberi manfaat. Sebagian lain justru memotong pengetahuan dari konteksnya. Agama yang semestinya menuntun kejernihan kadang ikut terseret menjadi bahan kegaduhan.

Masalah utama ruang digital bukan sekadar banyaknya informasi, melainkan cara informasi itu bekerja. Algoritma tidak selalu mengutamakan yang benar, utuh, dan mendidik. Ia lebih sering mengangkat yang menarik perhatian: yang mengejutkan, memancing emosi, menghibur, atau memicu perdebatan. Dalam logika semacam ini, pengetahuan agama mudah berubah menjadi potongan pendek yang kehilangan kedalaman.

Kita sering menyaksikan di media sosial ceramah yang dipotong menjadi beberapa detik, lalu diberi judul provokatif. Satu perbedaan pendapat dibingkai sebagai pertarungan antara iman dan kesesatan. Satu kutipan agama digunakan untuk menyerang orang lain. Tidak jarang, orang merasa sedang membela kebenaran, padahal yang ia lakukan hanya memperpanjang kegaduhan.

Di sinilah santri menghadapi ujian baru. Mereka tidak cukup hanya melek teknologi. Mereka perlu menerjemahkan tradisi pesantren (baca: sanad, adab, dan tabayyun) menjadi etika digital. Tiga hal ini sering terdengar sebagai istilah lama, tetapi justru sangat relevan untuk menjawab krisis informasi hari ini.

Sanad mengajarkan bahwa ilmu tidak lahir dari ruang kosong. Ada guru, kitab, metode, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pengetahuan. Di ruang digital, sanad berarti keberanian bertanya: dari mana informasi ini berasal, siapa yang mengatakannya, dalam konteks apa ia disampaikan, dan apakah saya pantas ikut menyebarkannya?

Adab mengingatkan bahwa kebenaran pun dapat rusak ketika disampaikan dengan cara yang merendahkan martabat manusia. Dalam tradisi pesantren, santri belajar menghormati guru, menjaga lisan, menghargai perbedaan, dan tidak tergesa-gesa merasa paling tahu. Di ruang digital, adab berarti tidak menjadikan agama sebagai bahan olok-olok, amarah, atau kesombongan moral.

Tabayyun mengajarkan kehati-hatian sebelum menerima dan menyebarkan kabar. Prinsip ini terasa sederhana, tetapi menjadi sangat penting di tengah budaya berbagi cepat. Banyak orang merasa telah berbuat baik hanya karena meneruskan pesan ke grup keluarga atau komunitas. Padahal, tanpa verifikasi, niat baik bisa menjadi jalan bagi fitnah, kepanikan, atau kebencian.

Dengan modal itu, pesantren memiliki sumbangan besar bagi ruang publik digital. Selama ini pesantren mendidik karakter melalui kebiasaan kecil: mengaji, antre, khidmah, musyawarah, menghormati guru, dan belajar menahan diri. Tantangannya ialah membawa kebiasaan itu ke dunia unggahan, komentar, konten, dan percakapan virtual.

Membawa Adab Kitab ke Dunia Digital

Santri tidak perlu diminta menjauhi dunia digital sepenuhnya. Itu tidak realistis, bahkan dapat membuat pesantren kehilangan ruang dakwah dan pendidikan yang baru. Yang lebih mendesak adalah mendidik santri agar tidak menjadi konsumen pasif arus konten. Mereka perlu dilatih menjadi produsen pengetahuan yang jernih, santun, dan bertanggung jawab.

Langkahnya bisa dimulai dari hal-hal konkret. Pesantren dapat mengembangkan kelas tabayyun digital, jurnalistik santri, pelatihan menulis populer, etika bermedia sosial, keamanan data pribadi, dan produksi konten keagamaan berbasis rujukan yang jelas. Kitab kuning, nasihat kiai, bahtsul masail, dan tradisi musyawarah bisa diolah menjadi pengetahuan publik yang mudah diakses tanpa kehilangan kedalaman.

Namun, pelatihan teknis saja tidak cukup. Banyak orang mampu membuat video, tetapi tidak semua memiliki tanggung jawab ilmu. Banyak orang bisa menulis status agama, tetapi tidak semua mampu menjaga konteks dan adab. Karena itu, literasi digital pesantren harus lebih dari sekadar kecakapan memakai perangkat. Ia harus menjadi pendidikan etika informasi.

Jika pesantren absen dari ruang digital, ruang itu tidak akan kosong. Ia akan diisi oleh suara yang lebih keras, lebih cepat, dan sering kali lebih dangkal. Sebaliknya, jika santri hadir dengan bekal sanad dan adab, ruang digital dapat memperoleh warna lain: lebih teduh, lebih hati-hati, dan lebih bertanggung jawab.

Masa depan santri tidak terletak pada pilihan antara kitab atau konten. Tantangannya justru bagaimana membawa adab kitab ke dunia konten. Dulu santri belajar menjaga sanad ilmu di hadapan guru. Kini, mereka juga perlu menjaga sanad informasi di hadapan layar.

Di era algoritma, tugas santri bukan lari dari dunia digital. Tugas mereka adalah memasukinya dengan ilmu, adab, dan kesadaran bahwa setiap unggahan dapat menjadi amal pengetahuan atau sebaliknya, bagian dari kegaduhan yang panjang. Ruang publik kita tidak kekurangan konten. Yang semakin langka adalah pengetahuan yang bersanad dan suara yang tahu cara menjaga martabat kebenaran.

Penulis: Abid Rohmanu (Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, pernah Nyantri di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang).

The post Santri di Era Algoritma appeared first on NU PONOROGO.

Pertentangan pendapat bahkan konflik sering kita lihat. Tidak saja dalam politik tetapi juga dalam organisasi keagamaan. Lihat saja, jika organisasi apa pun itu, sedang mengalami masa pergantian kepemimpinan, muncullah analisa yang beragam. Tuduhan-tuduhan adanya motif dari satu kelompok kepada kelompok lain berseliweran di media sosial. Para pembaca terkadang bingung, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang benar-benar tulus ingin memperbaiki organisasi dan mana yang sebenarnya ingin mencari keuntungan dari organisasi. Di sinilah letak kritis para pembaca.

Ya, pembaca kritis diperlukan agar pembaca tidak larut dalam perdebatan yang belum tentu benar. Terkadang pembaca terlalu “percaya” kepada gelar simbolik lalu menjadi pengikut buta. Pembaca seringkali menjadi tumpul analisanya karena terlalu sering orang membicarakan jasa-jasa seseorang. Pembaca harus sadar bahwa siapa pun dia, dia adalah manusia. Manusia adalah manusia. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politicon (makhluk politik).

Sebagai makhluk politik, manusia menjalankan politik sebagai the art of possible yaitu seni membuat sesuatu menjadi mungkin). Manusia menggunakan berbagai sumber daya dengan maksimal agar apa yang diinginkan terwujud, entah melalui kompromi, barter kepentingan maupun transaksi jabatan. Di sisi lain politik juga sebagai the art of influencing  yakni seni mempengaruhi. Itulah sebabnya ketika suatu organisasi, apa pun namanya, sedang menuju proses pergantian kepemimpinan, penggiringan opini, kampanye hitam dan data-data entah akurat atau tidak bermunculan.

Di sini, para pembaca atau pemerhati harus melihat siapa pun sebagai manusia yang memiliki kepentingan. Melihat orang lain, seolah bersih dari kepentingan lalu tidak bersifat kritis terhadapnya, tentu menyalahi banyak sisi. Kepentingan tidak selamanya harus dipahami sebagai “jelek”. Namun kepentingan bisa dipastikan ingin menjadi “penentu” dari arah roda organisasi tersebut. Masalahnya di sini. Untuk menjadi “penentu” terkadang menggunakan cara yang keluar dari norma agama dan etika kemanusiaan.

Seseorang tidak tahu, jika ia tidak benar-benar mencari tahu. Mencari tahu inilah awal mula kritis tersebut. Jadi pertama-tama seseorang harus sadar sebagai manusia dan yang dilihat dan didengar adalah manusia, baru kedua ia mencari tahu dari apa yang dibaca dan didengar. Tidak cepat mengafirmasi informasi dan tidak cepat menegasikannya dan menunda justifikasi adalah langkah bijak. Masalah menjadi runyam terjadi ketika “bijak” itu hilang dari siapa pun.

Organisasi terkadang hilang marwahnya bukan karena orang lain yang menyerangnya dengan keras, tetapi karena penghuninya telah kehilangan sikap “bijak” dalam menghadapi masalahnya sendiri. Penghuni rumah sedang ingin memperbaiki rumahnya sendiri, ini tentu patut diapresiasi, tetapi ia kurang bijak dalam “caranya” mengumbarnya kepada pemilik rumah orang lain. Orang lain akhirnya kurang simpati dan enggan untuk bertamu apalagi bermalam di rumah tersebut.  Rumah model begini tentu akan tertatih-tatih dalam bersaing dengan rumah yang mampu mengelola masalahnya dengan bijak.

Yang Tampak dan Yang Tidak Tampak

Agama sering menjelaskan yang tampak dan tidak tampak, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang tampak adalah yang dapat disaksikan sementara yang tidak tampak adalah yang tersembunyi. Perbuatan memberi dan menolong orang lain adalah perbuatan yang tampak, tetapi niat dan motif dari memberi dan menolong adalah yang tidak tampak. Erving Goffman, sosiolog dari Kanada, melalui pendekatan dramaturgi menjelaskan tindakan manusia sebagai panggung sandiwara. Yang tampak terkadang hanyalah tipuan dari yang dalam. Seseorang bisa saja memberi bantuan sebagai misal, tetapi motifnya sebenarnya dalam hatinya adalah untuk menundukkan. Menundukkan agar yang diberi tidak protes dan menuruti kehendaknya.

Manusia memang tidak dituntut untuk melihat orang lain dari apa yang tidak tampak. Namun, manusia bisa melihat tanda-tanda yang tidak tampak dari apa yan tampak, namun tidak dari sekadar yang tampak. Yang tampak harus dilihat dari sisi koherensi dan korespondensi. Jika Anda selalu melihat ada konsistensi dari ucapan seseorang dari waktu ke waktu, tidak ada pertentangan di dalamnya atau tidak ada kontradiksi berarti Anda melihat koherensi di sana.

Jika Anda melihat kenyataan, data-data empiris yang tepat dan kesesuaian antara yang dikatakan dengan fakta berarti Anda melihat korespondensi pada diri seseorang. Namun, masalahnya adalah apakah Anda akan telaten meneliti koherensi dan korespondensi tersebut? Di sinilah naluri kritis Anda sedang ditanya. Apakah Anda sebagai pembaca, pendengar dan pemerhati yang kritis.

Akhirnya, kepentingan selalu ada dalam perjalanan hidup manusia. Kepentingan mengiringi peradaban sejak jaman dahulu. Kepentingan berhubungan dengan “penentu” dan juga “wewenang” untuk menentukan arah. namun manusia yang kritis tidak akan terjebak pada pusaran kepentingan yang salah. Semoga.

Penulis: Dr. Iswahyudi, M.Ag. (Wakil Ketua PCNU Ponorogo dan Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo)

The post Kepentingan appeared first on NU PONOROGO.

Orang Jawa memang memiliki tradisi menghormati apa pun yang dianggap memiliki kelebihan, kekuatan, kesaktian dan keramat. Cara menghormati tersebut misalnya dengan menyebutnya sebagai “kyai” (menurut KBBI yang baku sebenarnya kiai, bukan kyai). Lihat saja misalnya ada Keris Kyai Sengkelat, Keris KyaiCarubuk, Tombak Kyai Pleret dan Kebo Kyai Slamet. Keris Kyai Sengkelat, konon adalah pusaka yang dipesan oleh Sunan Kalijaga yang dbuat oleh Empu Supa Mandrangi di akhir masa Kerajaan Majapahit. Keris itu, konon diserahkan kepada Parabu Brawijaya V. Sunan Kalijaga juga memiliki keris pribadi yang disebut Keris Kyai Carubuk. Tombak Kyai Pleret, juga demikian. Konon, tombak ini dimiliki oleh Ki Ageng Pemanahan, pembuka jalan Kerajaan Islam Mataram. Tombak ini kemudian digunakan oleh keturunannya Sutawijaya (Senopati) untuk membunuh Aryo Penangsang, Adipati Jipang. Tombak ini sekarang tersimpan di Keraton Yogyakarta. Sedangkan Kebo Kyai Slamet adalah kerbau albino (kerbau bule) Jantan dan betina milik Keraton Kasunanan Surakarta. Kerbau yang Konon berasal pemberian tokoh penting Ponorogo ini, bukan kerbau biasa, tetapi kerbau pengawal tombak pusaka Kerajaan, Tombak Kyai Pleret.

Orang-orang yang dihormati karena memiliki kelebihan juga disebut kyai. “Ki” artinya orang laki-laki, sehingga kitab biasa mendengar gelar, “Ki Ageng”, “Ki Pemanahan” dan lain-lain. Sementara “yayi” sering dilekatkan untuk orang yang dicintai, dihormati dan disayangi. Seorang adik yang disayangi biasanya disebut “yayi”, “rayi” dan “dinda yayi”. Makna biologis ini kemudian mengalami pergeseran menjadi makna sosiologis untuk sesuatu yang disayangi dan dihormati seperti “priyayi” atau “para yayi”. Dari sinilah muncul istilah Kiai atau Kyai yaitu seorang laki-laki yang dihormati.  Kata “priyayi” kemudian dijadikan sebagai tipologi oleh Antropolog dari Amerika Serikat, Clifforrd Geertz dalam membagi masyarakat Jawa, Abangan, Priyayi dan Santri dalam bukunya The Religion of Java tahun 1960. Geertz, sebagai orang luar, tentu keliru dalam melakukan pemilahan ini. Kategorinya tumpang tindih. Priyayi adalah kategori berbasis sosial ekonomi, sementara santri dan abangan adalah kategori keagamaan. Dalam kenyataan, banyak priyayi adalah santri. Demikian pula banyak ditemui, kelompok abangan adalah priyayi. Sekarang banyak Kyai adalah Priyayi.

Gelar Yang Membius

Para guru sufi selalu mengajarkan bahwa status dan posisi sosial berada dalam titik membahayakan. Cerita Jalaluddin al-Rumi penting untuk kita Simak. Al-Rumi suatu saat diberi pelajaran berharga oleh gurunya Syamsuddin al-Tabrizi tentang keharusan menjaga diri dari kesombongan, ego personal dan berhala keramat. Suatu saat, al-Rumi diperintah oleh gurunya, al-Tabriz, untuk membeli khamr atau arak. Karena menghormati Sang guru, walau hati menyimpan rasa masyghul dan ada penolakan, namun karena menghargai Sang guru, dengan cara sembunyi-sembunyi, al-Rumi membelikan arak di perkampungan kaum Nasrani dan memasukkan arak tersebut di jubahnya. Namun apes, di tengah jalan, ia bertemu dengan salah satu murid yang selalu mendengar pengajiannya. Murid al-Rumi curiga dan mendapati al-Rumi membeli arak. Sang murid berteriak dan menghina al-Rumi sebagai pengajar yang sok suci, ternyata pembeli arak yang diharamkan. Massa berkumpul dan menghujat al-Rumi. Al-Rumi diludahi, dipukul dan dihina. Untunglah, al-Tabriz, guru al-Rumi datang dan menjelaskan bahwa yang dibawa al-Rumi bukan arak tetapi cuka. Massa awalnya tidak percaya, namun mereka berusaha membuktikan, ternyata benar, bukan arak tetapi cuka.

Al-Tabriz menjelaskan kepada al-Rumi bahwa popularitas jika tidak dijaga, membahayakan. Gelar apapun yang dilekatkan manusia gampang sekali sirna. Pangkat, status, jabatan dan popularitas tidak menunjukkan posisi apa pun di hadapan Tuhan. Tuhan akan melihat hati dan amal seseorang. Ketika Tuhan punya keinginan, popularitas akan hilang dengan cepat bahkan menghinakan. Al-Tabriz mengajarkan kepada al-Rumi untuk bertindak hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Semakin populer seseorang, harusnya semakin berat beban psikologisnya. Bukankah banyak cerita bahwa kelebihan yang dimiliki seseorang perlu mendapat ujian, dari Allah atau dari setan. Jika seseorang semakin sombong dengan kelebihan itu, mungkin saja itu dari syetan. Para wali sangat takut, jika keramat (karomah) diketahui oleh manusia, karena akan merusak reputasinya di hadapan Allah.

Max Weber menyebut otoritas yang dimiliki kyai sebagai otoritas karismatik. Otoritas karismatik memiliki daya paksa kuat bagi pengikutnya. Dimensi mistik-spritual membutakan para pengikutnya untuk bersifat kritis. Kajadian-kejadian yang menimpa santriwan-santriwati oleh kyai dalam berita-berita di media sosial akhir-akhir ini, berawal dari pandangan otoritas ini. Secara nalar keagamaan, otoritas semacam ini seringkali membinasakan sang pemilik otoritas. Erving Goffman mempertegas bahwa otoritas yang terisolasi (total institutions) semacam asrama memiliki potensi penyimpangan baik dari norma agama maupun norma sosial. Terlebih lagi otoritas dan total institutions tersebut dibalut dengan relasi kuasa dan pengetahuan seperti analisa Michel Foucault dalam bentuk doktrin-doktrin agama seperti barokah, ilmu manfaat dan khidmah. Lalu, agar gelar tidak membius, bagaimana?

Kyai Versus Ulama dan Kesalahan Berpikir

al-Qur’an dalam Surah Fatir: 28 menyebut ulama sebagai orang yang takut kepada Allah. Moralitas ulama dipegang teguh. Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kata “ulama” adalah bentuk plural (jama’ taksir) dari singular (mufrod) ‘alim (orang yang berilmu). Ulama adalah mereka yang memiliki ilmu dan ilmu itu membuatnya takut atau bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu dan ketakutannya itu, ia akan menjalankan fungsi-fungsi kenabian. Fungsi kenabian ini misalnya fungsi teologis dan fungsi sosial. Kyai yang seperti inilah kyai yang sesungguhnya. Kyai yang pantas disebut kyai. Oleh karena itu, tidak semua kyai adalah kyai. Para pemberi gelar harusnya kritis dalam membedakan kyai ini. Sebagai gelar sosiologis, pemberi gelar harus hati-hati dalam melekatkan kyai kepada seseorang.

Kesalahan berpikir terjadi pada masalah gelar ini. Pertama, pemberi gelar terlalu cepat memberi gelar bahwa yang sering berbicara agama, baik di panggung maupun non panggung sebagai kyai. Pemberi gelar juga cepat memberi kesimpulan bahwa pemimpin ritual keagamaan sebagai kyai. Pemberi gelar terkadang terburu-buru melabeli kyai terhadap orang yang secara supranatural mampu memberi solusi atau kesembuhan penyakit tertentu.  Seringkali juga, pemberi gelar terlalu dini menyebut kyai kepada pemimpin lembaga atau organisasi yang berbasis agama. Kesalahan berpikir kedua adalah terlalu cepat pula menghukumi bahwa semua kyai adalah sama, sebagaimana terlalu cepat menghakimi bahwa pesantren adalah sama. Ketika seseorang melarang anaknya sekolah di pesantren karena satu peristiwa yang menimpa santri di suatu pesantren, maka ia telah melakukan kesalahan berpikir. Sebagaimana seserang tidak mau naik bis, karena ada satu bis yang menabrak pejalan kaki. Kesalahan berpikir ini dalam studi logika disebut dengan hasty generalization, menarik kesimpulan dari bukti atau peristiwa yang sedikit. Wallahu a’lamu.

The post Kyai Tapi Bukan Kyai appeared first on NU PONOROGO.

Ralph Keyes mengungkap suatu zaman antara kebenaran dan kebohongan menjadi kabur. Zaman itu disebutnya dengan zaman post-truth. Di era post-truth, kebohongan telah menjadi cara hidup, cara bereksistensi seseorang. Lahan yang digunakannya adalah media sosial. Alatnya kecil tetapi memiliki kekuatan menggerakkan, smartphone (telpon pintar). Namanya telpon pintar, tetapi tekadang membuat pemiliknya justru sebaliknya. Telpon pintar menyediakan berbagai kebutuhan dan hasrat manusia dengan mudah, cepat dan privat. Telpon pintar menjangkau wilayah luas, namun mempersempit gerak penggunanya. Di sinilah zaman post-truth tumbuh subur di tangan orang yang tidak pintar.

Keyes menjelaskan beberapa hal mengenai zaman post-truth ini, di antaranya muncul The Twilight Zone of Ethics, hilangnya sanksi sosial bagi pembohong. Para pembohong di media sosial alih-alih mendapatkan sanksi, justru mendapat apresiasi like ribuan dari pemirsanya. Rasa malu bagi pelakunya telah hilang dari era post-truth ini. Bagi Keyes, kondisi ini disebabkan, diantaranya, oleh para intlektual post-modernisme yang mengusung kebenaran subjektif. Kebenaran ditentukan oleh perspektif individu terhadap sesuatu. Individu dalam melihat sesuatu ditentukan oleh situasi, lingkungan, pendidikan dan motif yang melatarinya. Suatu benda akan dianggap menjijikkan bagi satu individu, tetapi dinikmati oleh individu lain. Post-turth memiliki tempat dari semangat post-modernisme tersebut dengan melawan narasi besar yang diagung-agungkan modernisme. Kemanusiaan adalah alasan paling menonjol untuk meneguhkan era subjektivisme ini.

Kebenaran Subjektif dan Arena Bebas

Runtuhnya narasi besar atau kebenaran besar mendorong adanya kebenaran yang bersifat personal. Setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapat pribadi dalam arena yang tidak terbatas. Di sinilah kontestasi pakar dengan bukan pakar bertarung. Para pakar yang tidak produktif dan kreatif akan ditelan oleh kebenaran yang diproduksi oleh individu yang subjektif tersebut. Inilah yang kemudian disebut oleh Tom Nichols sebagai The Death of Expertise (kematian pakar). Keilmuan pakar sudah tidak dianggap lagi karena orang sudah mengambil referensi dari media digital. Dengan membaca artikel atau media sosial seolah individu telah mendapatkan ilmu yang menyamai pakar sehingga berani menyampaikan gagasan.

Arena bebas tidak memberi saring keilmuan secara massal dan massif. Semuanya diserahkan kepada individu. Algoritma berjalan sesuai dengan apa yang dilihat oleh individu. Para pakar, dalam konteks post-truth tidak boleh diam. Mereka harus terlibat. Mereka harus bermain di arena bebas tersebut agar algoritma masuk ke beranda individu-individu yang kontestatif. Konsep riya’, ingin dilihat orang lain yang dilarang agama, sudah waktunya dikontekstualisasikan. Perkataan Abu Hasan Asy-Syadzili perlu dipertimbangkan. Guru sufi tersebut mengatakan “jika maksiat sudah dipertontonkan, maka kebaikan sebaiknya juga diperlihatkan tetapi tujuannya untuk kebaikan (lillahi ta’ala).

Tiga Penyaringan Etis

Filsuf Yunani, Socrates, guru dari Plato memberi konsep The Triple Filter Test  (Tes tiga saringan) dalam menghadapi media yang berbasis kebenaran subyektif tersebut. Tes tersebut bersifat etis karena berhubungan dengan etika sosial dan tanggungjawab moral. Artinya, penyaringan ini ikut menentukan kebaikan publik yang melampaui kesenangan individual. Tiga saringan tersebut adalah truth (kebenaran), goodness (kebaikan), dan usefulness (kebermanfaatan). Tiga saringan etis tidak hanya berfungsi “ke dalam” tetapi juga “ke luar”. “Ke dalam” adalah saringan informasi-informasi media sosial yang masuk ke dalam pikiran individu. Individu menyaring berita, gagasan, pendapat atau apa pun agar tidak diambil dengan cara cepat tanpa melalui verifikasi tiga saringan tersebut. Sedangkan “ke luar” adalah filter apa pun yang disampaikan di arena bebas memiliki kesahihan dan kebermanfaatan publik.

Penyaringan pertama adalah truth yaitu penyaringan kebenaran. Kebenaran diperoleh minimal oleh dua hal yaitu kesesuaian dengan fakta dan kesesuaian dengan pikiran. Kesesuaian dengan fakta didasarkan bukti dan kenyataan faktual. Jika seseorang mengatakan bahwa Tugu Monas ada di Jakarta, faktanya memang berada di Jakarta. Sedangkan kesesuaian dengan pikiran adalah adanya koherensi rasional dari informasi baik koherensi berbasis agama maupun sosial. Seseorang yang mengatakan bahwa cukup berpangku tangan, dengan membaca mantra tertentu menjadi kaya, patut dipertanyakan secara logika.

Penyaringan kedua, goodness (kebaikan) berhubungan dengan norma agama dan sosial. Baik, terkadang bisa diukur dengan prinsip resiprokal. Jika kamu suka dibantu, maka bantulah orang lain. Membantu berarti baik. Jika kamu tidak suka dighibah oleh orang lain, maka jangan meng ghibah orang lain. Ghibah berarti tidak baik.  Baik ini bersifat universal, hanya saja inplementasinya bersifat lokal.

Penyaringan ketiga adalah usefulness (kebermanfaatan). Bermanfaat berhubungan dengan perbaikan. Membaca informasi menyebabkan lebih semangat olahraga, membaca berita menjadi tambah rajin ibadah. Namun kebermanfaatan dibatasi oleh kebermanfaatan orang lain. Mendengarkan musik dengan nyaring mungkin bermanfaat bagi individu, namun kebermanfaatan itu dibatasi oleh rasa terganggunya orang lain. Akhirnya kebermanfaatan yang kita terima tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga mempertimbangkan dengan kebermanfaatan yang akan diperoleh oleh orang lain. Bukankah agama juga mengajarkan ini !!

The post Post-Truth, Media Sosial, dan Penyaringan Etis appeared first on NU PONOROGO.

Sidang komisi dalam musyawarah kerja II PCNU Ponorogo pada Sabtu, 23 Mei 2026 bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk menyatukan arah gerak jam’iyah, memperkuat konsolidasi kelembagaan, dan menerjemahkan cita-cita besar organisasi ke dalam kerja nyata yang terukur. Karena itu, tema “Berdasarkan Renstra, Berorientasi Kinerja, Berdaya untuk Ummat” menjadi sangat relevan sebagai spirit bersama dalam menyusun Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) periode 2026–2028.

Semangat tersebut berangkat dari visi besar PCNU Ponorogo masa khidmah 2024-2029, yaitu: “Memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam kerangka NKRI menuju Kemandirian Jam’iyah dan Keberdayaan Jama’ah NU Ponorogo.”

Visi ini bukan hanya kalimat normatif, tetapi arah perjuangan yang harus diwujudkan secara sistematis melalui program-program yang konkret, realistis, dan menyentuh kebutuhan umat. Oleh sebab itu, Renstra PCNU Ponorogo Masa Khidmah 2024–2029 harus dipahami sebagai peta jalan perjuangan organisasi yang menjadi acuan seluruh lembaga, lajnah, badan otonom, dan badan khusus dalam menyusun program kerja.

Melalui sidang komisi, Renstra tidak berhenti menjadi dokumen strategis semata, tetapi telah di-breakdown menjadi Renop dan RKA yang memiliki orientasi capaian, indikator kinerja, target pelaksanaan, serta dampak nyata bagi masyarakat. Inilah makna penting dari semangat berdasarkan Renstra: seluruh program harus memiliki kesinambungan arah dan keterkaitan dengan visi besar organisasi.

Lebih jauh, penyusunan Renop dan RKA juga menjadi instrumen untuk mengimplementasikan misi-misi besar PCNU Ponorogo. Pertama, membentuk karakter jama’ah NU yang moderat, seimbang, dan toleran sebagaimana nilai tawassuth, tawazun, dan tasamuh. Maka program-program dakwah, pendidikan, kaderisasi, dan penguatan ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah harus dirancang secara berkelanjutan dan menyentuh generasi muda maupun masyarakat luas.

Kedua, membangun kemandirian dan keberdayaan jam’iyah serta jama’ah di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Artinya, sidang komisi tidak cukup menghasilkan program seremonial, tetapi juga harus melahirkan program pemberdayaan yang mampu memperkuat ekonomi warga Nahdliyin, meningkatkan kualitas layanan sosial, serta memperkuat posisi umat dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, mewujudkan peran, fungsi, dan manajemen kelembagaan NU yang profesional dan modern. Di sinilah orientasi kinerja menjadi sangat penting. Organisasi harus bergerak dengan tata kelola yang terukur, transparan, dan akuntabel. Setiap program yang dituangkan dalam Renop dan RKA perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga pelaksanaan organisasi tidak hanya aktif dalam kegiatan, tetapi juga efektif dalam menghasilkan manfaat.

Keempat, menggalang jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Semangat kolaborasi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Karena itu, forum sidang komisi juga menjadi ruang untuk membangun sinergi antarlembaga, banom, pemerintah, dunia usaha, maupun stakeholder strategis lainnya demi memperluas manfaat program organisasi.

Kelima, mengonsolidasikan seluruh kekuatan NU di semua tingkatan kepengurusan. Konsolidasi ini penting agar seluruh unsur organisasi bergerak dalam satu barisan perjuangan, saling menguatkan, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, Renop dan RKA yang disusun benar-benar menjadi milik bersama dan dilaksanakan dengan semangat gotong royong jam’iyah.

Pada akhirnya, sidang komisi bukan hanya forum menyusun program kerja, tetapi forum membangun masa depan organisasi. Dari ruang-ruang sidang komisi inilah lahir arah gerakan PCNU Ponorogo untuk tiga tahun ke depan: gerakan yang berpijak pada Renstra, bekerja dengan orientasi kinerja, dan berujung pada keberdayaan umat.

Hasil sidang komisi tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat pleno Muskercab II PCNU Ponorogo yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Hudatul Muna 2 pada Minggu, 31 Mei 2026. Forum pleno ini menjadi ruang penyatuan seluruh gagasan, pikiran, dan rumusan program dari masing-masing bidang, lembaga, serta badan otonom, sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan benar-benar lahir dari musyawarah dan konsensus bersama.

Dengan demikian, spirit yang tertuang dalam tema “Berdasarkan Renstra, Berorientasi Kinerja, Berdaya untuk Ummat” tidak berhenti sebagai slogan forum semata, tetapi menjadi komitmen kolektif seluruh elemen PCNU Ponorogo untuk menghadirkan organisasi yang lebih responsif, lebih terukur dalam kerja, dan semakin nyata manfaatnya bagi warga Nahdliyin serta masyarakat luas.

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd. (Ketua PCNU Ponorogo)

The post Refleksi Sidang Komisi Muskercab II: Renstra sebagai Arah Gerakan appeared first on NU PONOROGO.

Forum Diskusi Kramat PBNU, Jumat (14/11/2025) pukul 13.00 – 15.00, mengagendakan peluncuran buku “Menavigasi Perubahan NU dan Pesantren: Syarah Pemikiran Gus Yahya”. Saya mengikuti langsung acara ini melalui livestreaming channel YouTube TVNU pada hari dan waktu yang sama. Buku tersebut berisi pokok-pokok pikiran, visi, serta program yang dijalankan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sejak memimpin NU pada 2022. Rumadi Ahmad selaku penulis pengantar menjelaskan bahwa buku ini disusun sebagai syarah atas gagasan-gagasan Gus Yahya, dengan melibatkan sepuluh penulis yang memberi ulasan berdasarkan matan pemikiran yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU.

Dalam pengantar peluncuran bukunya, Gus Yahya menegaskan bahwa khidmah di NU adalah ibadah dan wujud menghadirkan rahmat melalui organisasi. Ia menyoroti pentingnya konsolidasi organisasi, sebab NU dengan basis struktural dan kultural yang luas belum sepenuhnya terkonsolidasi. Menurutnya, mustahil mengelola sekitar 30 ribu lebih pesantren tanpa koherensi sistem dan tanpa ekosistem kelembagaan yang tertata, seperti standar, mekanisme, dan pola hubungan yang berkelanjutan. Ia juga menyinggung bahwa sebagian kalangan masih enggan menerima pembakuan sistem organisasi, sementara persepsi publik terhadap NU sebagai potensi atau ancaman turut memengaruhi dinamika internal.

Dalam forum yang sama, Aktivis NU Helmi Ali mengatakan bahwa NU tetap relevan karena sejak awal selalu merespons perubahan zaman, baik terhadap tantangan keagamaan maupun sosial-politik. Ia menggarisbawahi tantangan pemberdayaan pesantren sekaligus risiko NU terjebak pada politik identitas. Giliran Sekretaris BMBPSDM Kementerian Agama Ahmad Zainul Hamdi tampil berbicara, ia menilai inti dari problem konsolidasi NU terletak pada kepemimpinan. Ia menyebut memimpin NU lebih kompleks daripada memimpin negara karena karakter NU yang persuasif dan sangat dipengaruhi kultur warga.

Sementara itu, pengamat sosial-politik Fachry Ali menempatkan buku ini sebagai bagian dari tradisi intelektual NU dan mengingatkan pentingnya konsolidasi dalam menghadapi perubahan sosial besar, termasuk transformasi demografi pasca-industrial.

Taat Perkum
Saya menilai gagasan konsolidasi strategis organisasi dari Gus Yahya ini lebih pada curahan kegelisahan yang menumpuk. Menanggapi kegelisahan yang diungkapkan Gus Yahya dalam peluncuran buku tersebut, saya memandang bahwa salah satu jawaban paling mendasar adalah komitmen kuat untuk menjalankan Perkum (Peraturan Perkumpulan) NU secara konsisten di semua tingkatan. Perkum bukan hanya instrumen administratif, tetapi fondasi manajemen organisasi modern yang—jika dipatuhi—akan melahirkan koherensi antara struktur, kader, dan kultur NU. Di era Gus Yahya, saya melihat PBNU telah memberikan dorongan signifikan dengan memperkuat regulasi, standar, dan sistem penilaian kinerja. Inilah bentuk kontribusi besar PBNU saat ini, yakni mengembalikan NU kepada disiplin organisasi tanpa meninggalkan kelenturan kulturalnya.

Saya pribadi mengalami hal yang sama di level implementasi mulai dari tingkat cabang hingga badan otonom dan lembaga di bawahnya. Misalnya, ketika mensosialisasikan aturan keorganisasian seperti regulasi LAZISNU, penanganan aset, kaderisasi, pengelolaan pendidikan, atau penataan administrasi. Pada tataran konsep, hampir semua pengurus sepakat pentingnya konsolidasi. Namun pada praktiknya, masih sering dijumpai resistensi atau ketidaknyamanan ketika aturan harus ditegakkan. Contohnya, ada pengurus yang masih menganggap kaderisasi bukan kewajiban, melainkan sekadar formalitas; atau adanya kecenderungan bahwa struktur hanya dipahami sebagai simbol representasi, bukan perangkat kerja yang harus berfungsi.

Kesulitan implementasi semacam ini sebenarnya sejalan dengan yang disampaikan Gus Yahya: sebagian pihak belum siap dengan pembakuan sistem organisasi. Pengurus di tingkat bawah masih sering berangkat dari pola kerja kultural yang lentur—yang sejatinya merupakan kekuatan NU—tetapi pada saat yang sama menghambat efektivitas manajemen ketika tidak diberi arah yang jelas. Padahal konsistensi terhadap Perkum NU dapat menjadi jawaban konkret. Misalnya, proses penilaian kinerja lembaga, pelaksanaan kaderisasi, hingga pengelolaan aset bisa berjalan lebih tertib jika seluruh unsur patuh pada aturan yang sama, bukan pada interpretasi personal.

Dalam konteks ranah kultural, saya memahami benar bahwa NU memiliki kekhasan yang tidak selalu mudah dipadukan dengan pola struktural. Di banyak daerah, tokoh-tokoh kultural seperti kiai kampung atau pengasuh pesantren yang tidak berada dalam struktur formal sering kali memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibanding pengurus NU. Fenomena ini memang unik di NU, namun bukan berarti tidak dapat disentuh atau disinergikan. Justru di abad kedua NU, relasi antara kultur dan struktur harus ditata dengan lebih strategis.

Sebagai contoh, ketika di tingkat cabang kita membangun program penguatan pendidikan kader, tokoh-tokoh kultural dapat dilibatkan sebagai pemberi arah nilai, sementara perangkat struktural bertugas memastikan tata pelaksanaan dan mutu kegiatan berjalan sesuai standar. Atau dalam penataan ekosistem pesantren, pengurus cabang dapat memfasilitasi forum rutin dengan para masyayikh agar muncul kesepahaman mengenai standar minimal layanan pendidikan, kesehatan santri, hingga mitigasi risiko. Langkah-langkah kecil semacam ini mampu menjembatani kultural dan struktural tanpa meniadakan karakter khas pesantren.

Karena itulah saya berpendapat bahwa konsistensi menjalankan Perkum NU harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar kesadaran individual. Kesadaran massif itu penting, terutama di kalangan pengurus, sebab struktur organisasi yang tertib akan mempermudah perangkat NU dalam melakukan konsolidasi hingga ke level paling bawah. Dengan begitu, apa yang dikeluhkan Gus Yahya—bahwa elemen struktural tidak nyambung dan elemen kultural sangat kompleks—perlahan dapat diatasi melalui disiplin organisasi yang merata dan bekerja harmonis dengan kekuatan kultural NU.

Dengan kata lain, jawaban atas kegelisahan Gus Yahya terletak pada keberanian seluruh elemen NU untuk berubah: memadukan kedisiplinan administratif dan kearifan kultural, menertibkan yang longgar, serta memperkuat yang sudah tertata. Jika konsolidasi struktural dan pendekatan terhadap ranah kultural dijalankan bersamaan, era baru NU yang lebih rapi, strategis, dan berdaya saing bukan hanya mungkin, tetapi niscaya. Wallahu a’lam bi al shawab

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd., (Ketua PCNU Ponorogo)

The post Konsolidasi Strategis NU: Membersamai Kegelisahan Gus Yahya appeared first on NU PONOROGO.

Oktober telah lewat, kalender sudah berganti ke November. Riuh peringatan Sumpah Pemuda kembali mereda. Namun pertanyaan pokoknya: apa kabar Sumpah Pemuda hari ini? Apakah ia sebatas seremoni tahunan, atau masih menjadi kompas kebangsaan bagi generasi muda?

Sumpah Pemuda 1928 adalah titik keputusan sejarah: kita memilih menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Keputusan yang radikal pada zaman ketika kedaerahan dan perbedaan lebih mudah dijadikan alasan untuk pecah dibanding untuk menyatu. Para pemuda waktu itu tidak sekadar berikrar, tapi mengambil risiko—menyatukan masa depan yang belum pasti, untuk Indonesia yang masih dalam bentuk gagasan.

Masalahnya, hari ini justru muncul gejala kemunduran: polarisasi identitas, provokasi digital, ujaran kebencian, dan semangat persatuan yang mulai lelah. Seolah kita lupa bahwa kemerdekaan ini lahir dari persaudaraan yang diperjuangkan dengan keringat dan darah.

Di sinilah Nahdlatul Ulama punya peran yang semakin relevan. NU sejak awal merupakan penjaga NKRI—bukan sekadar secara ideologis, tetapi melalui ikhtiar nyata menjaga ukhuwah wathaniyah, islamiyah, dan insaniyah. Resolusi Jihad 1945 adalah bukti paling nyata bahwa cinta tanah air tidak boleh hanya jadi slogan.

Hari ini, amanah itu berlanjut. NU harus hadir sebagai rumah besar keindonesiaan, tempat seluruh elemen bangsa merasa nyaman untuk berjumpa, berdialog, dan bekerja bersama. Warga NU tidak boleh tinggal diam ketika muncul paham-paham yang merusak persatuan dengan mengatasnamakan agama ataupun membawa bendera kesukuan dan politik yang bising.

Sumpah Pemuda perlu dibaca kembali sebagai ajakan untuk menyatukan energi, bukan sekadar romantisme sejarah. Pemuda NU khususnya, memiliki peran strategis mengawal ruang digital dari ujaran yang memecah belah, menghadirkan wacana kebangsaan yang teduh, serta memastikan bahwa keberagaman tetap menjadi kekuatan nasional.

Sumpah Pemuda menuntut kita untuk terus menjawab satu pertanyaan fundamental: “Apakah kita sungguh-sungguh satu bangsa, atau hanya satu di momen peringatan?”

November telah tiba, sebentar lagi hari pahlawan. Bulan berganti, tetapi pekerjaan persatuan tidak boleh berhenti. Sumpah Pemuda bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah komitmen harian agar Indonesia tetap utuh, agar masa depan bangsa ini lebih kuat dari riuh perbedaan. Dan NU akan selalu berada di garda terdepan untuk menjaganya.

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd., (Ketua PCNU Ponorogo)

The post Apa Kabar Sumpah Pemuda? NU, Persatuan, dan Tugas Kita Hari Ini appeared first on NU PONOROGO.

Tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri telah berlalu. Namun bagi saya, momen terpenting dari seluruh rangkaian peringatan itu bukanlah seminar, lomba, atau festival budaya yang mengiringinya. Justru apel Hari Santri adalah inti yang paling mendasar. Apel menjadi penegasan identitas dan pernyataan sejarah bahwa keberlangsungan negeri ini tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para santri dan ulama. Di titik itu, sejarah tidak hanya dikenang, tetapi dihadirkan kembali dalam barisan, sikap, dan penghormatan kolektif kepada para pejuang yang telah mengorbankan hidupnya.

Namun beberapa tahun terakhir, kita merasakan adanya gelombang titik jenuh. Hari Santri, yang dahulu disambut dengan semangat, perlahan dipandang sebatas rutinitas tahunan. Generasi muda mulai kehilangan hubungan emosional dengan kisah heroik Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, peristiwa monumental ketika para ulama menyerukan perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Nilai keberanian, keikhlasan, dan kesediaan berjuang demi negeri seakan mulai memudar di tengah arus modernitas yang serba cepat dan instan. Sementara itu, sebagian kelompok lain merasa Hari Santri tidak identik dengan dirinya, seolah peristiwa ini hanya milik satu golongan tertentu. Sikap dingin seperti ini membuat jarak persepsi menjadi semakin lebar, padahal sejarah ini adalah sejarah Indonesia, bukan sejarah satu kelompok saja.

Sesungguhnya, tanpa peran santri dan ulama, perjalanan kemerdekaan bangsa ini tidak akan pernah sama. Resolusi Jihad adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari keberanian spiritual rakyat kecil yang bersandar pada keyakinan dan tanggung jawab keimanan. Karena itu, apel Hari Santri perlu terus dipertahankan. Apel bukan hanya formalisme baris-berbaris. Ia adalah ritual menjaga ingatan. Di dalam apel, generasi muda diingatkan bahwa negara ini tidak lahir dengan mudah, dan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah pekerjaan yang tidak kalah penting dari merebutnya. Apel juga menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat, sehingga Hari Santri tidak menjadi klaim identitas eksklusif, tetapi menjadi simbol persatuan.

Hari Santri sesungguhnya bukan hanya tentang santri. Ia adalah representasi nasionalisme religius yang mengikat nilai keagamaan dengan komitmen kebangsaan. Ia adalah upaya membangun karakter bangsa di tengah tantangan moral, sosial, dan budaya yang terus berubah. Karena itu, semua komponen bangsa perlu peduli, bukan sekadar sebagai bentuk penghormatan historis, tetapi sebagai ikhtiar menjaga jiwa bangsa.

Agar Hari Santri tetap relevan, kita perlu mengemasnya dalam kerangka kebangsaan yang lebih inklusif. Sejarah Resolusi Jihad harus masuk ke ruang pendidikan karakter, bukan hanya diajarkan di pesantren, tetapi di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Perayaan Hari Santri juga perlu menyentuh isu-isu kekinian seperti kemandirian ekonomi, inovasi digital, dan penguatan solidaritas sosial, sehingga ia terasa hidup dan berdaya. Pada saat yang sama, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan harus memperlakukan apel Hari Santri sebagai bagian dari agenda kenegaraan tingkat lokal, sebagaimana kita memperlakukan peringatan Hari Kemerdekaan atau Hari Pahlawan.

Pada akhirnya, Hari Santri bukan sekadar mengenang masa lalu. Ia adalah cara kita membaca dan membentuk masa depan Indonesia melalui nilai-nilai pesantren: keteladanan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keberanian moral. Dengan menjaga Apel Hari Santri, kita menjaga terang dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, ketika kita membiarkannya redup, kita membiarkan ingatan kolektif kita perlahan hilang. Dan ketika ingatan itu hilang, maka hilang pula arah perjalanan kita sebagai bangsa.

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd., (Ketua PCNU Ponorogo)

The post Apel Hari Santri: Memori Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan appeared first on NU PONOROGO.

Belakangan ini, warganet ramai membicarakan tayangan di salah satu program televisi Trans7 yang dianggap merendahkan dunia pesantren. Dalam salah satu segmennya, kehidupan santri dan Kiai di Pesantren ditampilkan dengan narasi yang melecehkan. Tayangan itu kemudian memantik gelombang kritik dan seruan #BoikotTrans7 di berbagai media sosial. Sekilas, sebagian orang non pesantren mungkin menganggap reaksi publik terlalu berlebihan. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, problemnya bukan sekadar soal salah ucap atau kesalahan teknis dalam produksi acara. Masalahnya jauh lebih mendasar: cara media merepresentasikan pesantren — dan bagaimana bingkai naratif yang digunakan membentuk persepsi publik tentang dunia santri.

Media dan Cara Membingkai Dunia

Menurut Robert Entman, seorang ahli komunikasi politik, media tidak pernah menampilkan realitas apa adanya. Ia selalu memilih bagian tertentu dari kenyataan, menonjolkan aspek tertentu, dan mengabaikan bagian lain. Proses ini disebut framing — yaitu cara media mengarahkan perhatian publik agar melihat suatu isu dari sudut pandang tertentu. Dalam kasus Trans7, framing yang muncul adalah pesantren sebagai ruang yang kuno, penuh ketimpangan, dan berjarak dari dunia modern. Santri yang berkhidmah kepada Kiai — sebuah tradisi yang sarat makna spiritual — justru ditampilkan dengan narasi merendahkan. Akibatnya, publik yang tidak mengenal pesantren akan mudah menyimpulkan bahwa relasi di dalamnya timpang atau bahkan eksploitatif.

Padahal, dalam tradisi pesantren, khidmah bukanlah bentuk ketundukan buta. Ia adalah bagian dari proses pembentukan karakter dan spiritualitas. Santri membersihkan rumah Kiai atau membantu kebutuhan pesantren bukan karena dipaksa, tetapi karena ingin meneladani kehidupan sederhana dan melatih diri dalam pengabdian. Ini adalah bentuk pendidikan karakter yang mungkin sulit dipahami jika dilihat dengan kacamata industri atau hubungan kerja semata.

Representasi yang Keliru, Persepsi yang Terbentuk

Jika mengadaptasi teori Representasi dari Stuart Hall menyatakan bahwa media tidak sekadar menyalurkan pesan, tapi menciptakan makna. Ketika media menggambarkan suatu kelompok dengan cara tertentu, ia sedang membentuk “realitas sosial” di benak penonton. Dalam tayangan Trans7 itu, pesantren direpresentasikan secara simplistik — hanya dari potongan visual dan narasi yang dangkal. Akibatnya, pesantren dipersepsikan sebagai tempat di mana hierarki antara Kiai dan santri begitu tajam, tanpa ruang dialog, dan tanpa nilai kemanusiaan.

Representasi semacam ini bukan hanya tidak adil, tapi juga berbahaya. Ia memperkuat stereotip lama bahwa pesantren adalah lembaga tradisional yang tertinggal dan tidak relevan dengan dunia modern. Padahal, pesantren telah lama menjadi benteng moral bangsa, pusat pendidikan karakter, dan bahkan penggerak transformasi sosial di akar rumput.

Pesantren dan Ruang Suara yang Hilang

Kesalahan utama media seperti Trans7 bukan hanya soal cara bercerita, tapi juga soal siapa yang diberi ruang bicara. Dalam banyak tayangan, narasi tentang pesantren sering disampaikan oleh orang luar — jurnalis, komentator, atau pengamat — bukan oleh santri atau Kiai itu sendiri. Akibatnya, pesantren selalu menjadi objek cerita, bukan subjek narasi. Di sinilah letak ketimpangan representasi: pihak yang paling tahu tentang pesantren justru tidak diberi ruang untuk menjelaskan dirinya sendiri. Padahal, jika media mau sedikit lebih mendengar, mereka akan menemukan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat inovasi sosial, pemberdayaan ekonomi, bahkan pelopor moderasi beragama.

Belajar Menyimak, Bukan Menghakimi

Reaksi publik dengan seruan boikot sebetulnya adalah bentuk perlawanan simbolik terhadap cara pandang media yang merendahkan. Masyarakat, terutama warga pesantren, tidak ingin terus-menerus direduksi dalam narasi yang sempit dan salah kaprah. Mereka menuntut penghormatan terhadap tradisi, nilai, dan kontribusi pesantren bagi bangsa. Kritik ini juga menjadi pengingat bagi media arus utama untuk lebih berhati-hati. Dunia pesantren memiliki bahasa, logika, dan nilai yang tidak bisa disamakan dengan dunia urban. Maka, yang dibutuhkan bukanlah “romantisasi” pesantren, tetapi pemahaman yang adil dan berimbang. Media seharusnya berfungsi sebagai jembatan pengetahuan — bukan tembok prasangka. Jika terus menampilkan pesantren dari kacamata luar yang dangkal, maka media justru memperlebar jarak antara masyarakat dan akar budaya bangsa sendiri.

Penutup

Kita bisa belajar banyak dari kegaduhan ini. Bahwa di era digital, masyarakat kini lebih kritis terhadap cara media bekerja. Bahwa publik, terutama kalangan santri, tidak lagi diam ketika identitas mereka disalahpahami. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama. Ia adalah ruang peradaban yang membentuk jutaan manusia Indonesia — dengan nilai kesederhanaan, kemandirian, dan cinta tanah air. Maka, tugas media seharusnya bukan menertawakan, tetapi memahami. Ketika televisi gagal melihat dunia santri dengan mata yang jernih, biarlah masyarakat pesantren menunjukkan bahwa kejernihan itu masih hidup — lewat keteduhan, ilmu, dan ketulusan yang tak lekang oleh bingkai kamera.

Penulis: Dr. Arik Dwijayanto, M.A (Wakil Rektor III INSURI Ponorogo dan Wakil Sekretaris PCNU Ponorogo)

The post Ketika Layar Televisi Gagal Memahami Dunia Santri appeared first on NU PONOROGO.

Membicarakan Ponorogo sering kali identik dengan Reyog dan pesantren. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, Ponorogo menyimpan jejak sejarah ketatanegaraan yang panjang, kompleks, dan menarik untuk dikaji. Salah satu sumber penting adalah catatan Lucien Adam, Residen Madiun periode 1934–1938, yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dalam buku Antara Lawu dan Wilis (KPG, 2022). Melalui karya tersebut, Ponorogo tampil bukan sekadar daerah pinggiran, tetapi simpul penting dalam dinamika politik dan hukum kolonial di Jawa Timur. Lucien Adam bukanlah pejabat kolonial biasa. Ia berasal dari keluarga kosmopolitan Belanda yang telah menetap di Hindia sejak abad ke-19. Adam memiliki latar akademis kuat, menguasai bahasa Melayu dan Jawa krama, serta menaruh perhatian serius pada hukum adat. Catatan yang ia tulis semasa menjabat residen di Madiun memuat kisah Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, hingga Madiun—wilayah yang kala itu berada dalam satu karesidenan.

Namun, catatan kolonial selalu menyimpan ambivalensi. Di satu sisi, ia memberikan data berharga tentang konfigurasi politik, hukum adat, hingga kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Di sisi lain, ia adalah produk kekuasaan: pandangan kolonial yang mengonstruksi realitas sesuai kepentingan Belanda.

Dalam struktur kolonial, Ponorogo ditempatkan di bawah Karesidenan Madiun. Residen berperan sebagai penghubung pusat kekuasaan di Batavia dengan elite lokal seperti bupati. Bupati Ponorogo, sebagaimana kabupaten lain di Madiun Raya, tak lagi bertanggung jawab pada Sultan Yogyakarta atau Surakarta pasca-Perang Diponegoro 1830, melainkan langsung ke residen. Inilah wujud nyata perubahan relasi kuasa: otonomi lokal Jawa secara perlahan dilemahkan dan digantikan oleh hierarki kolonial.

Ponorogo dalam catatan Adam digambarkan sebagai wilayah dengan basis Islam kuat melalui pesantren dan tradisi perdikan. Desa perdikan, yakni desa bebas pajak yang kerap terkait pesantren atau makam tokoh penting, menjadi ruang interaksi antara kekuasaan lokal dan kolonial. Di sinilah peran residen tampak: mengawasi, mencatat, bahkan mereinterpretasi adat agar selaras dengan kepentingan kolonial.

Analisis atas catatan Adam dapat diperkaya dengan teori kekuasaan Michel Foucault. Kekuasaan tidak hanya bekerja lewat represi fisik, melainkan juga melalui produksi pengetahuan. Dengan mendokumentasikan adat, struktur sosial, atau tradisi Ponorogo, Adam sedang membangun “arsip kolonial” yang merepresentasikan masyarakat lokal sebagai objek studi, bukan subjek sejarah.

Hal ini senada dengan kritik Edward Said tentang orientalisme: pengetahuan kolonial sering menyajikan masyarakat Timur sebagai “terbelakang” dan “perlu dibimbing.” Pujian terhadap budaya lokal seperti Reyog atau pesantren sering kali dibarengi nada paternalistik, seakan kemajuan itu tak lepas dari campur tangan kolonial. Dengan demikian, catatan Adam adalah wacana yang mengandung kekuasaan, bukan netral.

Pemerintahan kolonial di Jawa menerapkan dualisme hukum: hukum Barat untuk orang Eropa, hukum adat untuk pribumi. Residen memiliki kewenangan mengawasi jalannya hukum adat. Bila dipandang bertentangan dengan kepentingan kolonial, hukum adat bisa diintervensi atau diubah.

Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, dominasi ini berjalan bukan semata lewat paksaan, melainkan melalui konsensus semu. Hukum adat dibiarkan hidup, tetapi maknanya diarahkan agar selaras dengan kolonialisme. Misalnya, hak tanah perdikan yang semula terkait fungsi religius diubah menjadi instrumen kontrol politik dan ekonomi. Ponorogo, dengan banyak desa perdikan, menjadi laboratorium kecil dari politik hukum semacam ini.

Lucien Adam juga memainkan peran penting dalam menjaga relasi antara pemerintah kolonial dan elite lokal Ponorogo. Politik kooptasi dijalankan: bupati dan tokoh pesantren dilibatkan dalam administrasi kolonial untuk menciptakan stabilitas. Bila loyal, mereka dipuji; bila membangkang, bisa segera dipinggirkan.

Relasi semacam ini menimbulkan ambivalensi. Di satu sisi, elite lokal tetap memiliki ruang manuver, misalnya dalam mengelola pesantren atau tanah perdikan. Di sisi lain, ruang tersebut dibatasi oleh garis merah kolonial. Ponorogo pun menjadi contoh bagaimana kekuasaan kolonial bekerja halus, memanfaatkan struktur tradisional untuk kepentingan penjajahan.

Catatan Adam juga menyingkap bahwa Ponorogo bukan sekadar kabupaten terpencil, melainkan ruang historis yang strategis. Sejak masa Hindu-Buddha, Islam, hingga kolonial, wilayah ini berulang kali menjadi lokasi pengungsian keluarga raja, medan perlawanan, hingga pusat perdikan pesantren. Babad Panaraga dan Babad Pacitan, yang jarang disentuh sejarawan, memperkaya gambaran bahwa Ponorogo memiliki jejak panjang dalam sejarah politik Jawa.

Dalam konteks pemerintahan daerah hari ini, memori kolektif itu penting. Ia mengingatkan bahwa Ponorogo punya tradisi panjang dalam mengelola kemandirian politik dan hukum, meski seringkali ditekan kekuatan eksternal.

Membaca catatan Lucien Adam dengan kacamata pemerintahan daerah memberi dua pelajaran penting. Pertama, perlunya kesadaran kritis terhadap warisan kolonial dalam administrasi lokal. Dualisme hukum, kooptasi elite, hingga dominasi wacana masih bisa berjejak dalam praktik pemerintahan pasca-kemerdekaan.

Kedua, pentingnya menggali sumber sejarah lokal untuk memperkuat identitas daerah. Sejarah Ponorogo dalam catatan Adam, babad lokal, maupun memori pesantren memperlihatkan betapa kaya modal sosial-budaya daerah. Modal ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam membangun kebijakan berbasis kearifan lokal—bukan sekadar mengulang pola kontrol dari luar.

Catatan Lucien Adam tentang Ponorogo bukan sekadar arsip kolonial, melainkan cermin tarik-menarik kekuasaan, hukum, dan budaya. Ia menunjukkan bagaimana Ponorogo diposisikan, direpresentasikan, bahkan dikendalikan dalam kerangka kolonial. Namun, sekaligus memberi ruang bagi kita hari ini untuk membaca ulang, merebut kembali, dan menuliskan sejarah dari perspektif lokal.

Bagi Ponorogo, membaca sejarah bukan nostalgia belaka. Ia adalah upaya mengingat identitas, memahami relasi kuasa, dan merumuskan masa depan pemerintahan daerah yang lebih berpihak pada rakyatnya.

Penulis: Lukman Santoso Az, merupakan akademisi dan peneliti di UIN Ponorogo. Ia aktif menulis esai, opini, artikel ilmiah, dan buku mengenai hubungan negara, masyarakat, dan tradisi hukum. Selain mengajar, ia terlibat dalam berbagai riset kolaboratif di bidang hukum, syariah, serta pemerintahan daerah. Melalui karya-karyanya, Lukman berupaya menjembatani perspektif historis, hukum, dan sosial untuk memperkaya wacana akademik maupun kebijakan publik.

The post Ponorogo Dalam Catatan Lucien Adam (Residen Madiun 1934-1938) appeared first on NU PONOROGO.