Forum Diskusi Kramat PBNU, Jumat (14/11/2025) pukul 13.00 – 15.00, mengagendakan peluncuran buku “Menavigasi Perubahan NU dan Pesantren: Syarah Pemikiran Gus Yahya”. Saya mengikuti langsung acara ini melalui livestreaming channel YouTube TVNU pada hari dan waktu yang sama. Buku tersebut berisi pokok-pokok pikiran, visi, serta program yang dijalankan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sejak memimpin NU pada 2022. Rumadi Ahmad selaku penulis pengantar menjelaskan bahwa buku ini disusun sebagai syarah atas gagasan-gagasan Gus Yahya, dengan melibatkan sepuluh penulis yang memberi ulasan berdasarkan matan pemikiran yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU.

Dalam pengantar peluncuran bukunya, Gus Yahya menegaskan bahwa khidmah di NU adalah ibadah dan wujud menghadirkan rahmat melalui organisasi. Ia menyoroti pentingnya konsolidasi organisasi, sebab NU dengan basis struktural dan kultural yang luas belum sepenuhnya terkonsolidasi. Menurutnya, mustahil mengelola sekitar 30 ribu lebih pesantren tanpa koherensi sistem dan tanpa ekosistem kelembagaan yang tertata, seperti standar, mekanisme, dan pola hubungan yang berkelanjutan. Ia juga menyinggung bahwa sebagian kalangan masih enggan menerima pembakuan sistem organisasi, sementara persepsi publik terhadap NU sebagai potensi atau ancaman turut memengaruhi dinamika internal.

Dalam forum yang sama, Aktivis NU Helmi Ali mengatakan bahwa NU tetap relevan karena sejak awal selalu merespons perubahan zaman, baik terhadap tantangan keagamaan maupun sosial-politik. Ia menggarisbawahi tantangan pemberdayaan pesantren sekaligus risiko NU terjebak pada politik identitas. Giliran Sekretaris BMBPSDM Kementerian Agama Ahmad Zainul Hamdi tampil berbicara, ia menilai inti dari problem konsolidasi NU terletak pada kepemimpinan. Ia menyebut memimpin NU lebih kompleks daripada memimpin negara karena karakter NU yang persuasif dan sangat dipengaruhi kultur warga.

Sementara itu, pengamat sosial-politik Fachry Ali menempatkan buku ini sebagai bagian dari tradisi intelektual NU dan mengingatkan pentingnya konsolidasi dalam menghadapi perubahan sosial besar, termasuk transformasi demografi pasca-industrial.

Taat Perkum
Saya menilai gagasan konsolidasi strategis organisasi dari Gus Yahya ini lebih pada curahan kegelisahan yang menumpuk. Menanggapi kegelisahan yang diungkapkan Gus Yahya dalam peluncuran buku tersebut, saya memandang bahwa salah satu jawaban paling mendasar adalah komitmen kuat untuk menjalankan Perkum (Peraturan Perkumpulan) NU secara konsisten di semua tingkatan. Perkum bukan hanya instrumen administratif, tetapi fondasi manajemen organisasi modern yang—jika dipatuhi—akan melahirkan koherensi antara struktur, kader, dan kultur NU. Di era Gus Yahya, saya melihat PBNU telah memberikan dorongan signifikan dengan memperkuat regulasi, standar, dan sistem penilaian kinerja. Inilah bentuk kontribusi besar PBNU saat ini, yakni mengembalikan NU kepada disiplin organisasi tanpa meninggalkan kelenturan kulturalnya.

Saya pribadi mengalami hal yang sama di level implementasi mulai dari tingkat cabang hingga badan otonom dan lembaga di bawahnya. Misalnya, ketika mensosialisasikan aturan keorganisasian seperti regulasi LAZISNU, penanganan aset, kaderisasi, pengelolaan pendidikan, atau penataan administrasi. Pada tataran konsep, hampir semua pengurus sepakat pentingnya konsolidasi. Namun pada praktiknya, masih sering dijumpai resistensi atau ketidaknyamanan ketika aturan harus ditegakkan. Contohnya, ada pengurus yang masih menganggap kaderisasi bukan kewajiban, melainkan sekadar formalitas; atau adanya kecenderungan bahwa struktur hanya dipahami sebagai simbol representasi, bukan perangkat kerja yang harus berfungsi.

Kesulitan implementasi semacam ini sebenarnya sejalan dengan yang disampaikan Gus Yahya: sebagian pihak belum siap dengan pembakuan sistem organisasi. Pengurus di tingkat bawah masih sering berangkat dari pola kerja kultural yang lentur—yang sejatinya merupakan kekuatan NU—tetapi pada saat yang sama menghambat efektivitas manajemen ketika tidak diberi arah yang jelas. Padahal konsistensi terhadap Perkum NU dapat menjadi jawaban konkret. Misalnya, proses penilaian kinerja lembaga, pelaksanaan kaderisasi, hingga pengelolaan aset bisa berjalan lebih tertib jika seluruh unsur patuh pada aturan yang sama, bukan pada interpretasi personal.

Dalam konteks ranah kultural, saya memahami benar bahwa NU memiliki kekhasan yang tidak selalu mudah dipadukan dengan pola struktural. Di banyak daerah, tokoh-tokoh kultural seperti kiai kampung atau pengasuh pesantren yang tidak berada dalam struktur formal sering kali memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibanding pengurus NU. Fenomena ini memang unik di NU, namun bukan berarti tidak dapat disentuh atau disinergikan. Justru di abad kedua NU, relasi antara kultur dan struktur harus ditata dengan lebih strategis.

Sebagai contoh, ketika di tingkat cabang kita membangun program penguatan pendidikan kader, tokoh-tokoh kultural dapat dilibatkan sebagai pemberi arah nilai, sementara perangkat struktural bertugas memastikan tata pelaksanaan dan mutu kegiatan berjalan sesuai standar. Atau dalam penataan ekosistem pesantren, pengurus cabang dapat memfasilitasi forum rutin dengan para masyayikh agar muncul kesepahaman mengenai standar minimal layanan pendidikan, kesehatan santri, hingga mitigasi risiko. Langkah-langkah kecil semacam ini mampu menjembatani kultural dan struktural tanpa meniadakan karakter khas pesantren.

Karena itulah saya berpendapat bahwa konsistensi menjalankan Perkum NU harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar kesadaran individual. Kesadaran massif itu penting, terutama di kalangan pengurus, sebab struktur organisasi yang tertib akan mempermudah perangkat NU dalam melakukan konsolidasi hingga ke level paling bawah. Dengan begitu, apa yang dikeluhkan Gus Yahya—bahwa elemen struktural tidak nyambung dan elemen kultural sangat kompleks—perlahan dapat diatasi melalui disiplin organisasi yang merata dan bekerja harmonis dengan kekuatan kultural NU.

Dengan kata lain, jawaban atas kegelisahan Gus Yahya terletak pada keberanian seluruh elemen NU untuk berubah: memadukan kedisiplinan administratif dan kearifan kultural, menertibkan yang longgar, serta memperkuat yang sudah tertata. Jika konsolidasi struktural dan pendekatan terhadap ranah kultural dijalankan bersamaan, era baru NU yang lebih rapi, strategis, dan berdaya saing bukan hanya mungkin, tetapi niscaya. Wallahu a’lam bi al shawab

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd., (Ketua PCNU Ponorogo)

The post Konsolidasi Strategis NU: Membersamai Kegelisahan Gus Yahya appeared first on NU PONOROGO.

Oktober telah lewat, kalender sudah berganti ke November. Riuh peringatan Sumpah Pemuda kembali mereda. Namun pertanyaan pokoknya: apa kabar Sumpah Pemuda hari ini? Apakah ia sebatas seremoni tahunan, atau masih menjadi kompas kebangsaan bagi generasi muda?

Sumpah Pemuda 1928 adalah titik keputusan sejarah: kita memilih menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Keputusan yang radikal pada zaman ketika kedaerahan dan perbedaan lebih mudah dijadikan alasan untuk pecah dibanding untuk menyatu. Para pemuda waktu itu tidak sekadar berikrar, tapi mengambil risiko—menyatukan masa depan yang belum pasti, untuk Indonesia yang masih dalam bentuk gagasan.

Masalahnya, hari ini justru muncul gejala kemunduran: polarisasi identitas, provokasi digital, ujaran kebencian, dan semangat persatuan yang mulai lelah. Seolah kita lupa bahwa kemerdekaan ini lahir dari persaudaraan yang diperjuangkan dengan keringat dan darah.

Di sinilah Nahdlatul Ulama punya peran yang semakin relevan. NU sejak awal merupakan penjaga NKRI—bukan sekadar secara ideologis, tetapi melalui ikhtiar nyata menjaga ukhuwah wathaniyah, islamiyah, dan insaniyah. Resolusi Jihad 1945 adalah bukti paling nyata bahwa cinta tanah air tidak boleh hanya jadi slogan.

Hari ini, amanah itu berlanjut. NU harus hadir sebagai rumah besar keindonesiaan, tempat seluruh elemen bangsa merasa nyaman untuk berjumpa, berdialog, dan bekerja bersama. Warga NU tidak boleh tinggal diam ketika muncul paham-paham yang merusak persatuan dengan mengatasnamakan agama ataupun membawa bendera kesukuan dan politik yang bising.

Sumpah Pemuda perlu dibaca kembali sebagai ajakan untuk menyatukan energi, bukan sekadar romantisme sejarah. Pemuda NU khususnya, memiliki peran strategis mengawal ruang digital dari ujaran yang memecah belah, menghadirkan wacana kebangsaan yang teduh, serta memastikan bahwa keberagaman tetap menjadi kekuatan nasional.

Sumpah Pemuda menuntut kita untuk terus menjawab satu pertanyaan fundamental: “Apakah kita sungguh-sungguh satu bangsa, atau hanya satu di momen peringatan?”

November telah tiba, sebentar lagi hari pahlawan. Bulan berganti, tetapi pekerjaan persatuan tidak boleh berhenti. Sumpah Pemuda bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah komitmen harian agar Indonesia tetap utuh, agar masa depan bangsa ini lebih kuat dari riuh perbedaan. Dan NU akan selalu berada di garda terdepan untuk menjaganya.

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd., (Ketua PCNU Ponorogo)

The post Apa Kabar Sumpah Pemuda? NU, Persatuan, dan Tugas Kita Hari Ini appeared first on NU PONOROGO.

Tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri telah berlalu. Namun bagi saya, momen terpenting dari seluruh rangkaian peringatan itu bukanlah seminar, lomba, atau festival budaya yang mengiringinya. Justru apel Hari Santri adalah inti yang paling mendasar. Apel menjadi penegasan identitas dan pernyataan sejarah bahwa keberlangsungan negeri ini tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para santri dan ulama. Di titik itu, sejarah tidak hanya dikenang, tetapi dihadirkan kembali dalam barisan, sikap, dan penghormatan kolektif kepada para pejuang yang telah mengorbankan hidupnya.

Namun beberapa tahun terakhir, kita merasakan adanya gelombang titik jenuh. Hari Santri, yang dahulu disambut dengan semangat, perlahan dipandang sebatas rutinitas tahunan. Generasi muda mulai kehilangan hubungan emosional dengan kisah heroik Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, peristiwa monumental ketika para ulama menyerukan perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Nilai keberanian, keikhlasan, dan kesediaan berjuang demi negeri seakan mulai memudar di tengah arus modernitas yang serba cepat dan instan. Sementara itu, sebagian kelompok lain merasa Hari Santri tidak identik dengan dirinya, seolah peristiwa ini hanya milik satu golongan tertentu. Sikap dingin seperti ini membuat jarak persepsi menjadi semakin lebar, padahal sejarah ini adalah sejarah Indonesia, bukan sejarah satu kelompok saja.

Sesungguhnya, tanpa peran santri dan ulama, perjalanan kemerdekaan bangsa ini tidak akan pernah sama. Resolusi Jihad adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari keberanian spiritual rakyat kecil yang bersandar pada keyakinan dan tanggung jawab keimanan. Karena itu, apel Hari Santri perlu terus dipertahankan. Apel bukan hanya formalisme baris-berbaris. Ia adalah ritual menjaga ingatan. Di dalam apel, generasi muda diingatkan bahwa negara ini tidak lahir dengan mudah, dan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah pekerjaan yang tidak kalah penting dari merebutnya. Apel juga menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat, sehingga Hari Santri tidak menjadi klaim identitas eksklusif, tetapi menjadi simbol persatuan.

Hari Santri sesungguhnya bukan hanya tentang santri. Ia adalah representasi nasionalisme religius yang mengikat nilai keagamaan dengan komitmen kebangsaan. Ia adalah upaya membangun karakter bangsa di tengah tantangan moral, sosial, dan budaya yang terus berubah. Karena itu, semua komponen bangsa perlu peduli, bukan sekadar sebagai bentuk penghormatan historis, tetapi sebagai ikhtiar menjaga jiwa bangsa.

Agar Hari Santri tetap relevan, kita perlu mengemasnya dalam kerangka kebangsaan yang lebih inklusif. Sejarah Resolusi Jihad harus masuk ke ruang pendidikan karakter, bukan hanya diajarkan di pesantren, tetapi di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Perayaan Hari Santri juga perlu menyentuh isu-isu kekinian seperti kemandirian ekonomi, inovasi digital, dan penguatan solidaritas sosial, sehingga ia terasa hidup dan berdaya. Pada saat yang sama, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan harus memperlakukan apel Hari Santri sebagai bagian dari agenda kenegaraan tingkat lokal, sebagaimana kita memperlakukan peringatan Hari Kemerdekaan atau Hari Pahlawan.

Pada akhirnya, Hari Santri bukan sekadar mengenang masa lalu. Ia adalah cara kita membaca dan membentuk masa depan Indonesia melalui nilai-nilai pesantren: keteladanan, keikhlasan, kesederhanaan, dan keberanian moral. Dengan menjaga Apel Hari Santri, kita menjaga terang dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, ketika kita membiarkannya redup, kita membiarkan ingatan kolektif kita perlahan hilang. Dan ketika ingatan itu hilang, maka hilang pula arah perjalanan kita sebagai bangsa.

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd., (Ketua PCNU Ponorogo)

The post Apel Hari Santri: Memori Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan appeared first on NU PONOROGO.

Belakangan ini, warganet ramai membicarakan tayangan di salah satu program televisi Trans7 yang dianggap merendahkan dunia pesantren. Dalam salah satu segmennya, kehidupan santri dan Kiai di Pesantren ditampilkan dengan narasi yang melecehkan. Tayangan itu kemudian memantik gelombang kritik dan seruan #BoikotTrans7 di berbagai media sosial. Sekilas, sebagian orang non pesantren mungkin menganggap reaksi publik terlalu berlebihan. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, problemnya bukan sekadar soal salah ucap atau kesalahan teknis dalam produksi acara. Masalahnya jauh lebih mendasar: cara media merepresentasikan pesantren — dan bagaimana bingkai naratif yang digunakan membentuk persepsi publik tentang dunia santri.

Media dan Cara Membingkai Dunia

Menurut Robert Entman, seorang ahli komunikasi politik, media tidak pernah menampilkan realitas apa adanya. Ia selalu memilih bagian tertentu dari kenyataan, menonjolkan aspek tertentu, dan mengabaikan bagian lain. Proses ini disebut framing — yaitu cara media mengarahkan perhatian publik agar melihat suatu isu dari sudut pandang tertentu. Dalam kasus Trans7, framing yang muncul adalah pesantren sebagai ruang yang kuno, penuh ketimpangan, dan berjarak dari dunia modern. Santri yang berkhidmah kepada Kiai — sebuah tradisi yang sarat makna spiritual — justru ditampilkan dengan narasi merendahkan. Akibatnya, publik yang tidak mengenal pesantren akan mudah menyimpulkan bahwa relasi di dalamnya timpang atau bahkan eksploitatif.

Padahal, dalam tradisi pesantren, khidmah bukanlah bentuk ketundukan buta. Ia adalah bagian dari proses pembentukan karakter dan spiritualitas. Santri membersihkan rumah Kiai atau membantu kebutuhan pesantren bukan karena dipaksa, tetapi karena ingin meneladani kehidupan sederhana dan melatih diri dalam pengabdian. Ini adalah bentuk pendidikan karakter yang mungkin sulit dipahami jika dilihat dengan kacamata industri atau hubungan kerja semata.

Representasi yang Keliru, Persepsi yang Terbentuk

Jika mengadaptasi teori Representasi dari Stuart Hall menyatakan bahwa media tidak sekadar menyalurkan pesan, tapi menciptakan makna. Ketika media menggambarkan suatu kelompok dengan cara tertentu, ia sedang membentuk “realitas sosial” di benak penonton. Dalam tayangan Trans7 itu, pesantren direpresentasikan secara simplistik — hanya dari potongan visual dan narasi yang dangkal. Akibatnya, pesantren dipersepsikan sebagai tempat di mana hierarki antara Kiai dan santri begitu tajam, tanpa ruang dialog, dan tanpa nilai kemanusiaan.

Representasi semacam ini bukan hanya tidak adil, tapi juga berbahaya. Ia memperkuat stereotip lama bahwa pesantren adalah lembaga tradisional yang tertinggal dan tidak relevan dengan dunia modern. Padahal, pesantren telah lama menjadi benteng moral bangsa, pusat pendidikan karakter, dan bahkan penggerak transformasi sosial di akar rumput.

Pesantren dan Ruang Suara yang Hilang

Kesalahan utama media seperti Trans7 bukan hanya soal cara bercerita, tapi juga soal siapa yang diberi ruang bicara. Dalam banyak tayangan, narasi tentang pesantren sering disampaikan oleh orang luar — jurnalis, komentator, atau pengamat — bukan oleh santri atau Kiai itu sendiri. Akibatnya, pesantren selalu menjadi objek cerita, bukan subjek narasi. Di sinilah letak ketimpangan representasi: pihak yang paling tahu tentang pesantren justru tidak diberi ruang untuk menjelaskan dirinya sendiri. Padahal, jika media mau sedikit lebih mendengar, mereka akan menemukan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat inovasi sosial, pemberdayaan ekonomi, bahkan pelopor moderasi beragama.

Belajar Menyimak, Bukan Menghakimi

Reaksi publik dengan seruan boikot sebetulnya adalah bentuk perlawanan simbolik terhadap cara pandang media yang merendahkan. Masyarakat, terutama warga pesantren, tidak ingin terus-menerus direduksi dalam narasi yang sempit dan salah kaprah. Mereka menuntut penghormatan terhadap tradisi, nilai, dan kontribusi pesantren bagi bangsa. Kritik ini juga menjadi pengingat bagi media arus utama untuk lebih berhati-hati. Dunia pesantren memiliki bahasa, logika, dan nilai yang tidak bisa disamakan dengan dunia urban. Maka, yang dibutuhkan bukanlah “romantisasi” pesantren, tetapi pemahaman yang adil dan berimbang. Media seharusnya berfungsi sebagai jembatan pengetahuan — bukan tembok prasangka. Jika terus menampilkan pesantren dari kacamata luar yang dangkal, maka media justru memperlebar jarak antara masyarakat dan akar budaya bangsa sendiri.

Penutup

Kita bisa belajar banyak dari kegaduhan ini. Bahwa di era digital, masyarakat kini lebih kritis terhadap cara media bekerja. Bahwa publik, terutama kalangan santri, tidak lagi diam ketika identitas mereka disalahpahami. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama. Ia adalah ruang peradaban yang membentuk jutaan manusia Indonesia — dengan nilai kesederhanaan, kemandirian, dan cinta tanah air. Maka, tugas media seharusnya bukan menertawakan, tetapi memahami. Ketika televisi gagal melihat dunia santri dengan mata yang jernih, biarlah masyarakat pesantren menunjukkan bahwa kejernihan itu masih hidup — lewat keteduhan, ilmu, dan ketulusan yang tak lekang oleh bingkai kamera.

Penulis: Dr. Arik Dwijayanto, M.A (Wakil Rektor III INSURI Ponorogo dan Wakil Sekretaris PCNU Ponorogo)

The post Ketika Layar Televisi Gagal Memahami Dunia Santri appeared first on NU PONOROGO.

Membicarakan Ponorogo sering kali identik dengan Reyog dan pesantren. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, Ponorogo menyimpan jejak sejarah ketatanegaraan yang panjang, kompleks, dan menarik untuk dikaji. Salah satu sumber penting adalah catatan Lucien Adam, Residen Madiun periode 1934–1938, yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dalam buku Antara Lawu dan Wilis (KPG, 2022). Melalui karya tersebut, Ponorogo tampil bukan sekadar daerah pinggiran, tetapi simpul penting dalam dinamika politik dan hukum kolonial di Jawa Timur. Lucien Adam bukanlah pejabat kolonial biasa. Ia berasal dari keluarga kosmopolitan Belanda yang telah menetap di Hindia sejak abad ke-19. Adam memiliki latar akademis kuat, menguasai bahasa Melayu dan Jawa krama, serta menaruh perhatian serius pada hukum adat. Catatan yang ia tulis semasa menjabat residen di Madiun memuat kisah Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, hingga Madiun—wilayah yang kala itu berada dalam satu karesidenan.

Namun, catatan kolonial selalu menyimpan ambivalensi. Di satu sisi, ia memberikan data berharga tentang konfigurasi politik, hukum adat, hingga kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Di sisi lain, ia adalah produk kekuasaan: pandangan kolonial yang mengonstruksi realitas sesuai kepentingan Belanda.

Dalam struktur kolonial, Ponorogo ditempatkan di bawah Karesidenan Madiun. Residen berperan sebagai penghubung pusat kekuasaan di Batavia dengan elite lokal seperti bupati. Bupati Ponorogo, sebagaimana kabupaten lain di Madiun Raya, tak lagi bertanggung jawab pada Sultan Yogyakarta atau Surakarta pasca-Perang Diponegoro 1830, melainkan langsung ke residen. Inilah wujud nyata perubahan relasi kuasa: otonomi lokal Jawa secara perlahan dilemahkan dan digantikan oleh hierarki kolonial.

Ponorogo dalam catatan Adam digambarkan sebagai wilayah dengan basis Islam kuat melalui pesantren dan tradisi perdikan. Desa perdikan, yakni desa bebas pajak yang kerap terkait pesantren atau makam tokoh penting, menjadi ruang interaksi antara kekuasaan lokal dan kolonial. Di sinilah peran residen tampak: mengawasi, mencatat, bahkan mereinterpretasi adat agar selaras dengan kepentingan kolonial.

Analisis atas catatan Adam dapat diperkaya dengan teori kekuasaan Michel Foucault. Kekuasaan tidak hanya bekerja lewat represi fisik, melainkan juga melalui produksi pengetahuan. Dengan mendokumentasikan adat, struktur sosial, atau tradisi Ponorogo, Adam sedang membangun “arsip kolonial” yang merepresentasikan masyarakat lokal sebagai objek studi, bukan subjek sejarah.

Hal ini senada dengan kritik Edward Said tentang orientalisme: pengetahuan kolonial sering menyajikan masyarakat Timur sebagai “terbelakang” dan “perlu dibimbing.” Pujian terhadap budaya lokal seperti Reyog atau pesantren sering kali dibarengi nada paternalistik, seakan kemajuan itu tak lepas dari campur tangan kolonial. Dengan demikian, catatan Adam adalah wacana yang mengandung kekuasaan, bukan netral.

Pemerintahan kolonial di Jawa menerapkan dualisme hukum: hukum Barat untuk orang Eropa, hukum adat untuk pribumi. Residen memiliki kewenangan mengawasi jalannya hukum adat. Bila dipandang bertentangan dengan kepentingan kolonial, hukum adat bisa diintervensi atau diubah.

Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, dominasi ini berjalan bukan semata lewat paksaan, melainkan melalui konsensus semu. Hukum adat dibiarkan hidup, tetapi maknanya diarahkan agar selaras dengan kolonialisme. Misalnya, hak tanah perdikan yang semula terkait fungsi religius diubah menjadi instrumen kontrol politik dan ekonomi. Ponorogo, dengan banyak desa perdikan, menjadi laboratorium kecil dari politik hukum semacam ini.

Lucien Adam juga memainkan peran penting dalam menjaga relasi antara pemerintah kolonial dan elite lokal Ponorogo. Politik kooptasi dijalankan: bupati dan tokoh pesantren dilibatkan dalam administrasi kolonial untuk menciptakan stabilitas. Bila loyal, mereka dipuji; bila membangkang, bisa segera dipinggirkan.

Relasi semacam ini menimbulkan ambivalensi. Di satu sisi, elite lokal tetap memiliki ruang manuver, misalnya dalam mengelola pesantren atau tanah perdikan. Di sisi lain, ruang tersebut dibatasi oleh garis merah kolonial. Ponorogo pun menjadi contoh bagaimana kekuasaan kolonial bekerja halus, memanfaatkan struktur tradisional untuk kepentingan penjajahan.

Catatan Adam juga menyingkap bahwa Ponorogo bukan sekadar kabupaten terpencil, melainkan ruang historis yang strategis. Sejak masa Hindu-Buddha, Islam, hingga kolonial, wilayah ini berulang kali menjadi lokasi pengungsian keluarga raja, medan perlawanan, hingga pusat perdikan pesantren. Babad Panaraga dan Babad Pacitan, yang jarang disentuh sejarawan, memperkaya gambaran bahwa Ponorogo memiliki jejak panjang dalam sejarah politik Jawa.

Dalam konteks pemerintahan daerah hari ini, memori kolektif itu penting. Ia mengingatkan bahwa Ponorogo punya tradisi panjang dalam mengelola kemandirian politik dan hukum, meski seringkali ditekan kekuatan eksternal.

Membaca catatan Lucien Adam dengan kacamata pemerintahan daerah memberi dua pelajaran penting. Pertama, perlunya kesadaran kritis terhadap warisan kolonial dalam administrasi lokal. Dualisme hukum, kooptasi elite, hingga dominasi wacana masih bisa berjejak dalam praktik pemerintahan pasca-kemerdekaan.

Kedua, pentingnya menggali sumber sejarah lokal untuk memperkuat identitas daerah. Sejarah Ponorogo dalam catatan Adam, babad lokal, maupun memori pesantren memperlihatkan betapa kaya modal sosial-budaya daerah. Modal ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam membangun kebijakan berbasis kearifan lokal—bukan sekadar mengulang pola kontrol dari luar.

Catatan Lucien Adam tentang Ponorogo bukan sekadar arsip kolonial, melainkan cermin tarik-menarik kekuasaan, hukum, dan budaya. Ia menunjukkan bagaimana Ponorogo diposisikan, direpresentasikan, bahkan dikendalikan dalam kerangka kolonial. Namun, sekaligus memberi ruang bagi kita hari ini untuk membaca ulang, merebut kembali, dan menuliskan sejarah dari perspektif lokal.

Bagi Ponorogo, membaca sejarah bukan nostalgia belaka. Ia adalah upaya mengingat identitas, memahami relasi kuasa, dan merumuskan masa depan pemerintahan daerah yang lebih berpihak pada rakyatnya.

Penulis: Lukman Santoso Az, merupakan akademisi dan peneliti di UIN Ponorogo. Ia aktif menulis esai, opini, artikel ilmiah, dan buku mengenai hubungan negara, masyarakat, dan tradisi hukum. Selain mengajar, ia terlibat dalam berbagai riset kolaboratif di bidang hukum, syariah, serta pemerintahan daerah. Melalui karya-karyanya, Lukman berupaya menjembatani perspektif historis, hukum, dan sosial untuk memperkaya wacana akademik maupun kebijakan publik.

The post Ponorogo Dalam Catatan Lucien Adam (Residen Madiun 1934-1938) appeared first on NU PONOROGO.

Kronik Sejarah

Siapa yang menyangka di balik Surat Keputusan Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda De Jonge tertanggal 28 Desember 1933, ternyata Tuhan menitipkan catatan takdir sejarah yang indah untuk Indonesia. Surat yang menjadikan Ir. Soekarno harus diasingkan ke Pulau Ende itu, justru menjadi peristiwa bersejarah. Ya, karena di situlah Bung Karno menemukan inspirasi tentang 5 Sila yang kelak akan menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan inilah skenario Tuhan; berawal dari Bung Karno, Inggit Garnasih (istrinya), Ratna Djuami (anak angkat), Ibu Amsi (mertua) yang dibawa kapal barang KM van Riebeeck berangkat dari Surabaya menuju Flores. Butuh waktu 8 hari untuk sampai di Pelabuhan Ende. Bung Karno dan keluarga dibawa ke rumah pengasingan milik H. Abdullah Amburawu di Kampung Ambugaga, Kelurahan Kotaraja. Di pelataran rumah inilah, tepatnya di bawah pohon Sukun, Bung Karno mendapat inspirasi Pancasila di sela-sela 4 tahun masa pengasingannya (14 Januari 1934 – 18 Oktober 1938).

Untuk pertama kalinya, Soekarno membawa rumusan Pancasila di Sidang Pertama BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) di Gedung Chuo Sangi In pada tanggal 1 Mei 1945. Rumusan Pancasila ini kemudian masih harus diuji oleh Panitia Sembilan beranggotakan Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokroseojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo. Hingga akhirnya Pancasila dimasukkan ke dalam UUD 1945 dan disahkan menjadi dasar negara pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam perjalanannya sebagai dasar negara, Pancasila mengalami pasang surut. Ironisnya, tantangan terberat justru datang dari dalam. Sejarah mencatat, berkali-kali Pancasila diuji kesaktiannya. Dari yang terang-terangan ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya, baik dari gerakan ekstrim kiri maupun gerakan ekstrim kanan. Pancasila bahkan juga pernah dikerdilkan dari hakekat dan spirit yang ada di dalamnya melalui penerapan butir-butir P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di jaman Orde Baru.

Nilai Pancasila

Pancasila tidak lahir dari ruang kosong yang berisi gagasan absurd. Sebaliknya, Pancasila adalah kristalisasi nilai yang sudah dipraktekkan selama ratusan tahun. “Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Yang kulakukan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami sendiri, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah,” aku Bung Karno kepada Cynthia Heller Adams, satu-satunya kolumnis Amerika yang diijinkan wawancara.

Gagasan awal Bung Karno tentang Pancasila, memang sedikit berbeda. Baik dari segi urutan maupun redaksional. Pada awalnya, Bung Karno menawarkan sila pertama berisi peneguhan atas identitas sebagai nation–state dengan redaksi Kebangsaan Indonesia. Gagasan ini merujuk pada kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang dinilai Bung Karno pernah menerapkan konsep nation–state.

Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak boleh melampaui batas. Bung Karno sangat memahami bahwa kesadaran ini bisa overdosis dan pada akhirnya terjerumus pada ultra nasionalisme atau chauvinisme (sikap cinta tanah air berlebihan, red). Maka sila kedua yang diusulkan adalah Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

Internasionalisme yang diusung Bung Karno bukanlah Internationale ala Vladimir Lenin, Leon Trotsky ataupun Joseph Stalin yang tergambar melalui Komintern (Komunisme Internasional, red). Juga bukan model Tandhimul Jihad yang mengejawantah menjadi Hizbut Tahrir, atau Ikhwanul Muslimin yang mengeras setelah selingkuh dengan gerakan salafi.

“Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme,” kata Bung Karno dalam pidatonya.

Sila ketiga adalah Mufakat atau Demokrasi. Bung Karno mengingatkan bahwa Indonesia didirikan bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu saja. Bung Karno menyebutnya dengan ‘semua buat semua, satu buat semua‘. Maka segala hal perbedaan dan perselisihan, hendaknya diselesaikan secara musyawarah dengan persepektif untuk kebaikan semua golongan.

Ketika semua hal sudah bisa dibicarakan bersama melalui musyawarah mufakat, maka tujuan berikutnya adalah Kesejahteraan Sosial yang sekaligus diusulkan sebagai sila keempat. “Semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi”, begitu kata Bung Karno. Dan inilah yang menjadi salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia.

Dan pada akhirnya, Indonesia Merdeka yang memegang teguh 4 prinsip (sila) di atas akan sampai pada kehidupan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Bahwa masing-masing umat beragama akan menjalankan agamanya secara berkebudayaan. Yakni dengan menghindarkan diri dari egoisme agama. Dengan begitu, maka agama akan tumbuh subur dalam suasana harmoni yang indah.

Alih-alih memahami substansi dan spiritnya, yang terjadi malah justru pembelokan atas Pancasila meskipun dari luar terlihat baik. Sebagaimana dilakukan Soeharto di era Orde Baru dengan klaim P4 sebagai manifestasi dari Pancasila. Kenyataannya, jauh dari spirit Pancasila.

Bung Karno menerangkan secara lugas, andaikata Pancasila diperas untuk diambil intisarinya maka akan menjadi Trisila. Yaitu : Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan. Dan jika Trisila diperas lagi untuk diambil core of the core-nya, maka akan diperoleh Ekasila. Yaitu : Gotong Royong.

Gotong royong inilah yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara, harus tercermin di semua bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi misalnya, maka formula seperti apa yang mencerminkan satu bentuk gerakan ekonomi yang berbasiskan gotong royong. Salah satunya adalah model gerakan koperasi. Dan begitulah seharusnya di bidang-bidang lainnya.

Dan pada akhirnya, muncul satu pertanyaan sebagaimana judul di atas ; Apakah Pancasila sejalan dengan Qanun Asasi? Apakah spirit Pancasila sejalan dengan spirit Qanun Asasi? Bukankah Qanun Asasi yang ditulis Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari juga memuat nilai-nilai gotong-royong meskipun dengan menggunakan redaksi yang berbeda? Bukankah Qanun Asasi yang secara hirarki berada di atas AD/ART Nahdlatul Ulama juga memuat nilai perkumpulan (ijtima’), saling mengenal (ta’aruf) persatuan (ittihad), dan kebersamaan (ta’alluf)?

Maka tidak perlu heran jika nahdliyin adalah penjaga sejati Pancasila.

Siapa kita? NU

Pancasila? Jaya

NKRI? Harga Mati

AGUS NASRUDDIN, ST

(Sekretaris PCNU Ponorogo)

The post Pancasila dan Qanun Asasi appeared first on NU PONOROGO.

Filosofi Tongkat

Kisah pemberian tongkat dari Syaikhona Kholil (Bangkalan) kepada Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari (Tebuireng) melalui KH Raden As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), menjadi tonggak awal lahirnya organisasi NU. Tongkat berdimensi panjang 87 cm dengan diameter atas 2,5 cm dan diameter bawah 1,4 cm inilah yang kelak menjadi penanda lahirnya sebuah organisasi terbesar di dunia yang memiliki andil besar dalam sejarah bangsa.

Sepenggal kisah tersebut, sangat masyhur di kalangan nahdliyin. Hampir bisa dipastikan, bahwa 99,9% nahdliyin sudah pernah mendengarnya. Tapi, apakah warga NU juga memahami makna dan filosofi dari tongkat itu? Mengingat, penggunaan simbol-simbol sudah menjadi tradisi di NU. Terutama untuk menjelaskan sesuatu yang bernilai tinggi.

Bahwa kemudian NU berkembang pesat dan menjadi organisasi terbesar di dunia. Bahwa NU mampu memberikan andil besar terhadap peradaban Islam dunia, terutama paska runtuhnya Kesultanan Turki (1924). Bahwa NU berhasil menawarkan jalan damai dalam hal relasi antara Agama versus Negara dan menjadi role model di banyak negara. Adakah keterkaitan antara tongkat itu dengan semua pergerakan NU hari ini?

Simbol tongkat yang diberikan Syaikhona Kholil memang sarat makna. Apalagi dibarengi dengan pesan berisi QS Thaha ayat 17-23 yang menceritakan tentang tongkat Nabi Musa. Mengutip penjelasan KH Makki Nasir yang masih dzuriyah Syaikhona Kholil, tongkat tersebut merupakan restu sekaligus simbol untuk mendirikan organisasi yang terorganisir dan terpimpin.

Begitulah sambung roso antara guru dan murid yang sudah terjalin rabithah. Keduanya sama-sama orang pilihan, sama-sama kekasih Allah. Di tangan orang hebat, tongkat itu bukan sekedar bisa melahirkan jam’iyah besar. Tapi bahkan mampu melahirkan peradaban atau setidaknya perwajahan Islam yang lebih compatible dengan perkembangan jaman.

Para muassis NU, dengan segenap semangat dan pengorbanan, telah menorehkan perjuangan besar dan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Mereka semua adalah generasi perintis. Sementara takdir sejarah telah mengantarkan kita sampai pada titik sekarang, di mana kita semua hanyalah generasi pewaris. Baik sebagai jama’ah nahdilyin, maupun sebagai pengurus NU di semua tingkatan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh generasi pewaris ini?

Kaderisasi

Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki kualitas spiritual dan intelektual yang setara dengan para muassis? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh generasi pewaris atas warisan (baca : organisasi NU) ini? Para muassis sudah membuktikan bahwa kemampuan spiritual dan intelektual mereka mampu menerobos segala tantangan yang dihadapi di jamannya.

Satu contoh kecil misalnya, bagaimana cara Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari mengundang para kyai se-nusantara untuk bertemu dan membahas sesuatu hal? Cicit Mbah Hasyim bernama KH Abdul Hakim Mahfudz (Ketua PWNU Jatim) pernah menuturkan langsung kepada penulis tentang hal ini. Kata Beliau, Mbah Hasyim punya gentong kecil yang diletakkan di dekat dapur. “Kalau ngundang kyai, Beliau hanya woro-woro lewat gentong itu. Dan nyatanya, semua kyai juga hadir,” kata kyai yang akrab dipanggil Gus Kikin.

Kembali ke pertanyaan awal, apa yang harus dilakukan generasi pewaris untuk melanjutkan perjuangan para muassis? Pertama adalah memahami apa yang menjadi harapan dan cita-cita para muassis atas NU? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain melakukan telaah mendalam atas naskah yang pernah ditulis oleh para muassis. Maka di sinilah pentingnya mempelajari, menelaah dan terus menggali makna-makna yang tertulis di dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

Kedua, melakukan kontekstualisasi atas simbol tongkat. Jika tongkat di tangan Mbah Hasyim menjadi simbol untuk membariskan, lantas apa yang bisa digunakan saat ini? Bagaimana cara mengatur jama’ah yang jumlahnya sudah mencapai ratusan juta dengan tingkat keberagaman yang sangat heterogen ini? Jawabannya hanya satu : rule (aturan). Ya, aturan itulah wujud dari tongkat di jaman sekarang.

Bahwa organisasi sebesar NU tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik hanya dengan AD/ART. Perlu aturan lebih spesifik dan bersifat operasional. Dari sinilah lahir Peraturan Perkumpulan, Peraturan PBNU, dan bahkan terbuka ruang untuk melahirkan Peraturan PCNU. Aturan-aturan tersebut merupakan standarisasi penyelesaian berbagai masalah yang muncul di lapangan. Hanya dengan cara inilah NU bisa terorganisir dan terpimpin sehingga menjadi organisasi yang kokoh dan digdaya.

Akan tetapi, apalah artinya sebuah aturan jika tidak dibarengi kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut? Bukankah hanya akan menjadi setumpuk kertas yang memenuhi ruang perpustakaan? Meskipun di dalam kertas bertuliskan tinta hitam itu memuat pasal demi pasal yang sangat rigid.

Maka di sinilah perlunya kaderisasi. Kaderisasi bukan sekedar mempersiapkan generasi pewaris yang akan melanjutkan tongkat estafet. Tapi kaderisasi juga menyasar para pengurus agar tetap bisa compatible dengan organisasinya yang sudah diupgrade lebih dulu. Kaderisasi sekaligus juga sebagai upaya membangun kesadaran untuk menciptakan kohesi struktural.

Di abad kedua ini, NU sedang menata dirinya dan membuat lompatan-lompatan yang jauh ke depan untuk menghadapi tantangan jaman. Celakanya (atau tantangan?), kita sedang berada di masa transisi. Di mana kita hidup di masa akhir abad pertama dan juga merasakan masa awal abad kedua NU. Di masa transisi seperti ini, maka potensi terjadinya turbulensi sangat besar.

Penulis jadi teringat pesan pakar manajemen Peter F. Drucker soal turbulensi peradaban. Bahwa, “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday’s logic (bahaya terbesar di masa turbulensi bukanlah turbulensi itu sendiri, melainkan bertindak dengan logika masa lalu, red)”.

Dan untuk memastikan tongkat estafet itu adalah….KADERISASI !!!

Penulis: Agus Nasruddin, ST.

(Sekretaris PCNU Ponorogo)

The post Estafet Tongkat Mbah Hasyim appeared first on NU PONOROGO.

Tahun 2025 menjadi momentum reflektif dan proyektif bagi dua badan otonom terbesar Nahdlatul Ulama—GP Ansor yang genap berusia 91 tahun dan Fatayat NU yang mencapai usia 75 tahun. Kedua organisasi ini telah lama menjadi ruang kaderisasi strategis dalam membentuk generasi muda Nahdliyin yang militan, moderat, dan visioner. Di usia yang matang ini, tantangan baru dan peluang besar datang bersamaan: bagaimana menguatkan kaderisasi di tingkat lokal, sambil menyambut peran diaspora sebagai kekuatan kaderisasi global.

Sejak awal kelahirannya, GP Ansor dan Fatayat NU hadir sebagai jawaban atas kebutuhan regenerasi kepemimpinan umat dan bangsa. Melalui berbagai jenjang kaderisasi—baik PKD, Diklatsar Banser, maupun pelatihan kepemimpinan Fatayat—lahirlah kader-kader yang kokoh secara ideologi dan teruji dalam praktik sosial. Kaderisasi lokal bukan hanya urusan formalitas organisasi, tapi menjadi wahana pematangan spiritual, intelektual, dan sosial.

Di desa-desa, kader GP Ansor dan Fatayat NU menjadi motor penggerak pendidikan keagamaan, penguatan ekonomi umat, hingga penjaga tradisi keislaman yang santun. Seperti pesan KH. Hasyim Asy’ari, “Barang siapa yang menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik, maka dialah yang bijaksana.” Tradisi kaderisasi lokal adalah warisan lama yang terbukti membentuk karakter ke-NU-an yang membumi.

Namun, seiring dinamika global, banyak kader muda NU kini tinggal di luar negeri—menempuh studi, bekerja, atau berorganisasi lintas negara. Fenomena ini menciptakan ruang baru untuk kaderisasi: diaspora. Simpul-simpul kaderisasi di luar negeri kini mulai tumbuh, seperti GP Ansor Taiwan, Jepang, Australia, dan Fatayat NU di negara-negara Eropa. Mereka membawa semangat yang sama—menghidupkan nilai Aswaja di tengah pluralitas global.

Gus Dur pernah berpesan, “Islam harus menjadi solusi, bukan sumber masalah.” Kader diaspora menjawab pesan ini dengan menjadikan Islam Nusantara sebagai narasi damai dalam diskusi lintas agama, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Kegiatan pengajian rutin, pelatihan digital, hingga advokasi perlindungan pekerja migran menjadi bagian dari wajah baru kaderisasi global NU.

Sinergi Lokal-Global: Strategi Kaderisasi Abad Kedua

Ke depan, penting untuk merancang sistem kaderisasi yang menyambungkan dua level ini—lokal dan diaspora. Kaderisasi lokal harus tetap menjadi poros utama, dengan menjaga kualitas ideologis dan kemandirian gerakan. Sementara itu, diaspora bisa menjadi mitra strategis untuk memperluas jejaring, membuka kolaborasi lintas negara, dan memperkaya narasi keislaman Indonesia di kancah dunia.

GP Ansor dan Fatayat NU perlu mengembangkan platform digital terpadu, pengakuan formal terhadap jenjang kaderisasi diaspora, serta pelatihan lintas konteks budaya dan geopolitik. Hanya dengan sinergi keduanya, kaderisasi NU akan benar-benar siap menyambut abad kedua dengan arah baru yang relevan secara lokal dan global.

Usia 91 tahun GP Ansor dan 75 tahun Fatayat NU adalah penanda kematangan organisasi dan kekayaan sejarah kaderisasi. Tapi lebih dari itu, usia ini juga menjadi titik tolak untuk membangun masa depan. Dengan memperkuat kaderisasi lokal sebagai akar, dan mengembangkan diaspora sebagai cabang yang merentang ke penjuru dunia, keduanya menjadi bagian dari ikhtiar besar NU dalam membawa Islam rahmatan lil ‘alamin, dari kampung hingga ke dunia internasional.

Penulis: Dr. Idam Mustofa, M.Pd./Ketua PCNU Ponorogo

The post 91 Tahun GP Ansor dan 75 Tahun Fatayat NU: Sinergi Kaderisasi Lokal dan Peran Diaspora Global appeared first on NU PONOROGO.

3 Aksi
Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf beserta seluruh jajarannya seringkali menyampaikan pentingnya melaksanakan 3 konsolidasi. Yaitu Konsolidasi Tata Kelola, Konsolidasi Agenda, dan Konsolidasi Sumber Daya. Ketiga hal itu, tentunya, merupakan konklusi sekaligus jawaban atas tantangan jaman berdasarkan skala prioritas.

Aksi pertama adalah Konsolidasi Tata Kelola. Ini pilihan strategi yang sangat briliant untuk dijadikan starting point dalam menata organisasi. Dan manifestasi utama dari Tata Kelola adalah rule (aturan, Red). Ibarat sebuah bangunan, maka aturan adalah pondasinya. Dalam teori konstruksi, pilihan pondasi hanya ada 2 : pondasi dangkal atau pondasi dalam. Pilihan ini akan menentukan peruntukan dan model bangunan yang diinginkan.

Merujuk pada cita-cita luhur NU, maka tidak mungkin menggunakan pondasi dangkal yang hanya bisa ditumpangi bangunan sekelas rumah atau ruko. Pilihannya adalah membuat pondasi dalam. Dengan harapan bisa membangun gedung pencakar langit yang menjulang tinggi sebagaimana spirit dalam Digdaya. Sebuah organisasi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala macam tantangan jaman.

Maka Qonun Asasi, AD/ART dan amanah Muktamar tidaklah cukup untuk menopang segala dinamika di NU. Perlu rekayasa pondasi dengan menambahkan tiang pancang (pile foundation), baik berupa point bearing pile maupun friction pile. Dari filosofi ini, lahirlah sejumlah Peraturan Perkumpulan yang dihasilkan melalui forum Konferensi Besar (Konbes). Ingat, tantangan terbesar NU adalah melakukan transformasi dari organisasi tradisional menuju organisasi modern.

Aksi kedua adalah Konsolidasi Agenda. Ini tidak kalah penting. Setelah rekayasa pondasi selesai, maka tahap berikutnya adalah merancang bangunan di atasnya. Di fase inilah, dibuat rancangan jumlah lantai/tingkat, kamar, ruang terbuka, lengkap dengan peruntukannya masing-masing. Termasuk menentukan warna cat, ornamen, dekorasi, furniture, dan lain sebagainya. Jika semua hal ini bisa diselaraskan, maka akan menjadi sebuah bangunan estetik yang punya nilai kemanfaatan yang tinggi.

Dalam konteks NU, konsolidasi agenda memang perlu dan harus segera dilakukan. Mengingat, NU adalah organisasi dengan jumlah anggota terbesar di dunia. Dan, warga NU memiliki kebanggaan dan loyalitas yang tinggi, sehingga dinamikanya dalam ber-NU sangat luar biasa. Sayangnya, ibarat pasar malam, masing-masing pengurus di semua tingkatan memiliki agenda sendiri-sendiri yang belum tentu saling terkait. Mereka ber-NU ala mereka sendiri, karena memang belum ada arahan.

Konsolidasi Agenda ini, kata Gus Ketum, diarahkan untuk melayani jama’ah dengan perspektif yang aktual. Artinya, harus berdasarkan identifikasi atas kebutuhan untuk memenuhi hajat jama’ah. NU sebagai satu kesatuan organisasi diharapkan bisa merancang agenda sistemik dan melakukan gerakan berbasis realitas kebutuhan jama’ah. Dan, agenda ini harus dikonsolidasikan agar bisa koheren. Artinya, program kerja itu haruslah menuju pada cita-cita, tujuan dan target yang sama. Istilahnya Gus Ketum adalah koheren, saling terkait untuk menuju titik yang sama.

Inilah jawaban atas discource di kalangan para aktivis NU selama beberapa tahun terakhir. Yaitu menentukan pilihan antara menjam’iyahkan jama’ah atau menjamaahkan jam’iyah. Dalam bahasa sederhana, menjam’iyahkan jama’ah berarti menuntut loyalitas dan pengorbanan semua jama’ah untuk NU. Sementara menjama’ahkan jam’iyah lebih berorientasi pada penekanan kepada pengurus agar bisa menjadikan jam’iyah NU sebagai pelayan atas kebutuhan riil jama’ah.

Pilihan untuk menjama’ahkan jam’iyah, memang sangat sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin egosentris seperti sekarang. Hari ini, hampir semua organisasi dihadapkan pada situasi untuk bisa memberikan kontribusi riil kepada anggotanya. Jangankan organisasi besar, sekelas ta’mir masjid saja sekarang sudah berlomba-lomba melayani jama’ahnya melalui beragam program. Misalnya, makan siang gratis setelah sholat jum’at, uang jajan untuk anak-anak yang ikut jama’ah sholat shubuh, bazar sembako murah, dan sebagainya. Bahkan ada yang melayani kredit tanpa bunga dan tanpa agunan bagi pelaku UMKM.

Aksi terakhir, adalah Konsolidasi Sumber Daya (resources). Meliputi Sumber Daya Manusia (human) dan Sumber Daya Materi (financial). Setelah penataan pondasi dan bangunan selesai, tahap berikutnya adalah menata SDM. Dalam konteks ini, dawuh Kanjeng Nabi cukup relevan untuk dijadikan rel: idzaa usnidal amru ilaa ghairi ahlihi fantadhiris saa’ah (Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya). Pakar manajemen menyebutnya dengan istilah the right man on the right place.

Dari sisi spek, NU itu seperti toserba (toko serba ada). Dari yang ahli baca kitab kuning sampai pakar Haskell (bahasa pemrograman paling rumit), ada di NU. Dari pendekar pencak sampai virologist (ahli virus), juga ada di NU. Dari penabuh kompang sampai penggebuk drum yang sanggup memainkan lagu-lagunya Led Zeppelin, ada di NU. Istilah kyai kampung dulu, dari qori’ sampai korak, semua ada di NU. Di sinilah dibutuhkan kejelian dalam membaca skill kader untuk selanjutnya ditempatkan pada posisi yang tepat.

Selain mempersiapkan manusianya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah soal pendanaan. NU bukanlah pemerintah yang, mohon maaf, ibarat kata tinggal duduk diam saja sudah pasti ada pemasukan. Mau tidak mau, NU harus punya rumusan strategi fundraising yang progresif.

Dalam hal fundraising, Gus Ketum sudah memberikan rambu-rambu ; harus bersifat independen dan sustainable (berkelanjutan). Independen dimaknai sebenar-benarnya dalam pengertian bahwa sumber pendanaan berasal dari hasil usaha, bukan donasi. Karena donasi, dari manapun asalnya, dianggap masih ada keterkaitan subyektif dengan donatur. Dengan 2 rambu tersebut, maka tidak ada pilihan lain selain bahwa NU harus memiliki badan usaha sebagai sumber keuangan yang utama.

Jika 3 Aksi di atas diimplementasikan, maka NU akan menjadi organisasi yang betul-betul digdaya. Sudah siapkah, Anda? Bismillaah…bi idznillah !!!

bersambung…

Oleh: H. Agus Nasruddin, ST
Sekretaris PCNU Ponorogo

The post Spirit 135 Digdaya NU (2) appeared first on NU PONOROGO.

Digdaya. Satu kata yang belakangan ini tiba-tiba memiliki daya magnet luar biasa menarik perhatian publik. Khususnya di kalangan nahdliyin yang sedang mengemban amanah menjadi pengurus NU di semua tingkatan. Mereka terbelalak, mereka penasaran, mereka bertanya-tanya : maa huwa Digdaya?

Rasa penasaran itu akhirnya terjawab setelah Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melaunching Digdaya NU, 1 Agustus 2024 lalu. Ternyata, Digdaya adalah akronim dari Digitalisasi Data dan Layanan. Mengacu pada situs resminya, Digdaya adalah platform inovatif yang menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem data Nahdlatul Ulama (NU) dan layanan jamaah.

Apakah rasa penasaran itu terpuaskan sepenuhnya? Jelas tidak. Masih ada satu pertanyaan yang menggelayut di pikiran. Mengapa kata Digdaya dipilih sebagai akronim dari  Digitalisasi Data dan Layanan? Sementara kata Digdaya itu sendiri dalam kamus KBBI memiliki arti sakti dan tak tertandingi. Mirip Bu Kek Siansu dalam serial Kho Ping Ho, atau Superman di dalam kisah fiksi Superhero besutan Defective Comics (DC).

Apakah memang Digdaya memiliki spirit untuk mendorong NU menjadi organisasi yang sakti tak tertandingi? Anggap saja demikian. Maka muncul lagi pertanyaan, bagaimana caranya? Tentu, ini bukan perkara mudah. Karena NU dengan segala dinamikanya harus melakukan transformasi fundamental, dari organisasi tradisional menuju organisasi modern yang kuat dan tangguh.

Dengan tanpa mengurangi rasa kepatuhan dan kepatutan pada pimpinan tertinggi PBNU sebagai penggagas Digdaya NU, ijinkan penulis yang hanya sekedar santri untuk memberi tafsir, sekaligus meramunya menjadi satu bentuk slogan yang sederhana. Yaitu Spirit 135 Digdaya NU. Apa itu? Sebuah spirit untuk melaksanakan 1 Komando, 3 Aksi, 5 Prinsip. Bagaimana penjelasannya? Yuk, simak ulasan berikut ini sembari nyeruput kopi. Cekidot….

1 Komando

Sejauh ini, diakui atau tidak, pola gerakan NU nyaris tak beraturan bak Gerak Brown dalam Ilmu Fisika. Di mana partikel-partikel di dalam gas atau fluida (cairan) bergerak acak dan saling berbenturan satu sama lain. Alih-alih bisa menjadi sebuah orkestrasi dengan racikan equalizer yang sempurna dan syahdu ketika sampai di telinga. Kenyataannya memang demikian. Semrawut, kata orang Jawa.

Kondisi seperti ini terjadi bukan hanya secara interkoneksi antara ranting dengan MWC, antara MWC dengan PC, terus naik ke atas hingga PBNU. Bahkan di tingkat yang sama, antara PCNU dengan banomnya, belum ada keterpaduan gerak dan langkah. Kondisi ini menyebabkan banyak kader NU yang mengalami disorientasi. Akibatnya, NU seolah seperti korpus terbuka yang bisa ditafsiri sekehendak hati. Dalam hal pencapaian tujuan, NU bisa dikatakan stagnan atau setidaknya mengalami perlambatan.

Sebenarnya, situasi seperti ini banyak disadari kader-kader NU. Sayangnya, kesadaran ini tidak menemukan momentum sehingga tidak bisa keluar dari kejumudan. Hingga akhirnya datanglah momentum itu melalui Muktamar NU ke-34 di Lampung sebagai pintu gerbang perubahan. Di bawah kepemimpinan KH Miftachul Ahyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU, NU mulai melakukan transformasi.

Salah satunya adalah menerapkan garis komando yang sangat ketat. PBNU secara tegas mengukuhkan eksistensinya sebagai pengendali utama organisasi. Peneguhan eksistensi itu bukan sekedar gertak sambal, tapi betul-betul dikawal implementasinya sampai ke tingkat cabang. Pada tahap awal, model kepemimpinan seperti ini tentu saja harus berhadapan dengan hambatan-hambatan yang tidak mudah ditaklukkan. Tapi seiring perjalanan waktu, segala hambatan bisa dilalui. Dan pada akhirnya, PBNU bisa menerapkan apa yang memang seharusnya dilakukan.

Pola 1 komando tidak hanya berlaku secara vertikal, melainkan juga berlaku secara horisontal. Artinya, bahwa kepemimpinan di NU betul-betul dikembalikan kepada ulama. Di dalam struktur kepengurusan, baik di tingkat PB maupun Pengurus Ranting, Syuriyah yang merupakan representasi dan pelembagaan dari ulama menjadi pemegang tongkat komando tertinggi.

Sebagaimana ketentuan yang tertera di Bab VII Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar NU yang berbunyi, “Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama“. Pola komando seperti ini terbukti mampu menghasilkan orkestrasi yang syahdu, tidak lagi gedebukan seperti sebelumnya. Mari kita kawal spirit ini dengan sungguh-sungguh.

bersambung….

H. Agus Nasruddin, ST
Sekretaris PCNU Ponorogo

The post Spirit 135 Digdaya NU (1) appeared first on NU PONOROGO.