Ponorogo Jawa Timur, menyimpan cerita panjang tentang perjuangan dan kepemimpinan seorang bupati legendaris, KRMA Mertonegoro. Ia adalah sosok pemimpin Ponorogo di masa-masa sulit. Yaitu ketika konflik internal dan intervensi kolonial Belanda mengancam stabilitas wilayah ini.
Setelah kemenangan Belanda dalam Perang Diponegoro, maka seluruh tanah Jawa di luar keraton Kasunanan, Kesultanan, Mangkunegaran, dan Pakualaman berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Oleh sebab itu, semua kabupaten yang tunduk pada Belanda disebut tanah Gopermen.
Pada tahun 1837, setelah Surodiningrat II wafat, Kabupaten Ponorogo belum mempunyai bupati. Akhirnya, para pejabat Belanda dan pemimpin di wilayah Ponorogo memutuskan untuk mengangkat Raden Adipati Mertohadinegoro sebagai bupati Ponorogo. Mertonegoro adalah salah satu dari 13 keturunan Surodiningrat II dan memiliki trah yang kuat dari pihak ayah sebagai keturunan Pakubuwono I dari Surakarta, serta dari pihak ibu sebagai trah Raden Katong, pendiri Ponorogo.
Sebelum memimpin Ponorogo, Mertonegoro menjabat sebagai bupati di Caruban. Namun, situasi genting di Ponorogo memaksanya dipindahkan ke wilayah ini. Belanda memilih Mertonegoro karena ia dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin Ponorogo di tengah situasi yang tidak stabil, dan memiliki legitimasi paling kuat dari sisi keturunannya.
Salah satu keputusan besar yang diambil Mertonegoro adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Kuto Wetan (kota lama) ke Kuto Tengah, yang kini menjadi jantung Kabupaten Ponorogo. Pemindahan ini dilakukan pada tahun 1837, setelah tiga tahun ia memimpin dari Kuto Wetan. Awalnya, Mertonegoro mengusulkan lokasi baru di sekitar Tajug, dekat makamnya sekarang. Namun, Belanda menolak usulan tersebut dan memilih lokasi yang strategis, yaitu di jalur antara Madiun dan Pacitan.
Di Kuto Tengah, Mertonegoro memulai pembangunan pendopo, alun-alun, dan Masjid Agung, yang menjadi simbol pemerintahan baru. Proses pemindahan pusat pemerintahan, atau yang dikenal sebagai “boyongan,” dilakukan dengan rute yang melintasi Pasar Pon ke selatan, Jeruk Sing ke barat, Tonatan, dan akhirnya menuju alun-alun baru.
Mertonegoro juga melakukan banyak pembangunan dalam bidang perekonomian, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Ia membangun jalan mengelilingi kota, menyediakan pasar pada setiap jarak tujuh kilometer, dan membangun pos penjagaan yang besar di empat penjuru. Ia juga membangun fasilitas pengobatan berupa rumah sakit dan melakukan penghijauan dengan menanam banyak pohon asam di sepanjang jalan raya.
Pembangun Masjid Agung Kauman pada tahun 1843, dikerjakan tukang kayu bernama Sutowijoyo dari Surakarta yang didampingi oleh Kyai Abdurrahman dari Kauman Kota, Kyai Zainal Mustofa dari Kauman Kota Timur, Kanjeng Kyai Kasan Besari dari Tegalsari, dan para kyai lainnya dari berbagai pesantren yang ada di Ponorogo.
KRMA Mertonegoro meninggal dunia pada tahun 1854, setelah memimpin Ponorogo selama dua dekade. Ia dimakamkan di Desa Tajug, dalam cungkup yang sama dengan istrinya, Retnaningrum, dan putra ketiganya. Warisannya tidak hanya terlihat dalam bangunan-bangunan bersejarah, tetapi juga dalam tata kota yang teratur dan identitas budaya yang kental.
Hari ini, Ponorogo adalah kabupaten yang berkembang dengan identitas budaya yang kuat. KRMA Mertonegoro adalah contoh pemimpin yang visioner. Di tengah politik yang tidak stabil, ia berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi Ponorogo. Kepemimpinannya mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan, diplomasi, dan visi jangka panjang dalam membangun sebuah wilayah.
Penulis: Nanang Diyanto
Jama’ah Thoriqoh Qodriyah wa Naqsyabandiyah an Nadliyah Sanad Kyai Imam Muhadi, LKNU, Perawat Kamar Operasi di RSUD dr Harjono Ponorogo.
