Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PONOROGO mengimbau kepada Nahdliyin untuk senantiasa Menjaga Kesehatan, Mematuhi Instruksi, Himbauan, dan Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk tidak keluar rumah dan jaga jarak aman (Physical Distancing) agar tercapai kemaslahatan bersama, serta Memperbanyak Doa dan Amaliyah sebagaimana instruksi PBNU serta memohon pertolongan kepada Allah SWT semoga pandemi Covid-19 bisa diatasi dengan segera

NU PONOROGO

Official Website PCNU Ponorogo

Pembaharuan Keanggotaan BHPNU Tunggu Muktamar 2021

Pembaharuan Keanggotaan BHPNU Tunggu Muktamar 2021

Setelah Forum Konbes  NU yang digelar Rabu (23/9) secara resmi mengumumkan penundaan Muktamar XIV NU pada bulan Oktober 2021, kalangan penyelenggaran pendidikan Ma’arif NU termasuk pihak yang menyesuaikan diri, karena harus menyesuaikan upaya pembaharuan keanggotaan lembaganya sebagai bagian dari Badan Hukum Pendidikan Nahdlatul Ulama (BPHNU). Seandainya Muktamar NU digelar Agustus 2020 kemarin, otomatis PBNU akan memperbarui  Badan Hukum NU setelah resmi mendaftarkan diri kepada kementerian terkait.

Sebelumnya,  LP Maarif NU PWNU Jawa Timur pada Desember 2019  telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh LP Maarif NU tingkat cabang untuk mengawal sekolah/madrasah dalam pengurusan keanggotan BPHNU.  Melalui surat edaran LP Maarif NU Jawa Timur menyebut hierarki landasan keharusan sekolah/madrasah Maarif NU megurus keanggotaannya dalam BPHNU.  Di antaranya,  amanah PWNU Jawa Timur, Peraturan Organisasi LP Maarif NU SK LP Maarif NU Pusat nomor 181/SK/PP/LPM-NU/I/2017 tentang pedoman/tata kelola penyelenggaraan (pendirian) satpen Maarif NU dan Peraturan Organisasi nomor : 182/SK/PP/LPM-NU/I/2017 tentang Pedoman perubahan/pergantian Badan penyelenggara pendidikan Maarif NU dari akta lembaga pendidikan Maarif Nahdlatul ulama (notaris Joenoes Enoeng Maogimon) no 103, 15 Januari tahun 1986 menjadi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Sekolah/madrasah Maarif NU dalam penurusan keanggotaan BPHNU disyaratkan untuk mengirimkan copy berita acara dan surat pengajuan perubahan serta profil satuan pendidikan kepada PC LP Maarif NU 2. Kemudian PC LP Maarif NU mengajukan kepada PW dengan melampirkan surat pengantar dan data rekap madrasah/sekolah (lengkap). Sedangkan pembaharuan piagam LP Maarif NU harus memenuhi syarat antara lain : Surat pengajuan dari PC LP Maarif NU kepada PW tentang pembaharuan piagam LP Maarif NU dengan dilampiri rincian nama lembaga yang mengajukan.

Saat dikonfirmasi, Ketua LP Maarif NU PCNU Ponorogo M. Asaduddin Luqman, M.Pd.I membenarkan keharusan sekolah/madrasah Maarif NU untuk mengurus keanggotaan BPHNU. Menurut putra tokoh penggerak NU alm. KH. Fathurrozi ini, sampai saat ini semua sekolah/madrasah NU di Ponorogo sudah terdaftar sebagai anggota BPHNU.

“Insya Alloh semua sekolah dan madrasah sudah bergabung dalam BHPN dari akta Notaris Munyati Sullam. Berlakunya sampai 2020 ini,” Kata Luqman.

Luqman mengakui, seharusnya status BHPNU dari akta notarisMunyati Sullam sebenarnya sudah harus  berganti, namun oleh pimpinan LP Maarif NU disepakati bahwa pembaharuan BHPNU menunggu setelah Muktamar NU. Berarti, setelah Muktamar NU 2021 di Lampung, baru akan ada pengurusan piagam keanggotaan BPHNU yang baru.

“Karena setelah Muktamar NU pasti BHPNU diperbaharui oleh PBNU. Pada saatnya, semuanya difasilitasi LP Maarif NU Cabang, Karena memang  yang mengajukan permohonan ke wilayah adalah cabang,” pungkas Luqman. (idm)

***

Informasi terkait:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *