NU Online Ponorogo – Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, LAKPESDAM PCNU Ponorogo menggelar Zoominar bertema lingkungan yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu pemateri utama, Dr. Kharis Fadlan Borni Kurniawan, M.Ec.Dev, selaku Tenaga Ahli Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kemenkeu, menyoroti pentingnya pemahaman yang benar mengenai lingkungan serta peran kebijakan dalam menangani permasalahan sampah dan perubahan iklim.
Dr. Kharis membuka paparannya dengan membahas dua perspektif dalam memahami lingkungan, yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme. Ia menegaskan bahwa sampah merupakan entitas nyata (tangible) yang dapat menyebabkan bencana apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu ancaman utama adalah aktivitas eksploitasi hutan yang tidak terkendali, seperti penambangan liar yang mengabaikan keseimbangan ekosistem. Akibatnya, terjadi pelepasan karbon dalam jumlah besar yang memicu pemanasan global dengan kenaikan suhu bumi hingga +2°C, serta meningkatkan risiko kekeringan.
Dalam sesi diskusi, Dr. Kharis juga mengangkat studi kasus di Amerika Serikat, yang menunjukkan bagaimana isu sampah dan lingkungan dapat menjadi perhatian politik. Ia mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Amerika terhadap bahaya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan telah mendorong perubahan kebijakan besar dalam pengelolaan lingkungan. Isu-isu sampah, khususnya dampak pestisida terhadap kesehatan manusia, mulai masuk dalam agenda politik kebijakan publik.
Se
lain itu, Dr. Kharis juga menyoroti sejarah deforestasi global serta dampaknya terhadap peningkatan emisi karbon dioksida. Berkurangnya vegetasi akibat deforestasi telah memperparah efek pemanasan global karena jumlah tumbuhan yang mampu menyerap karbon semakin menurun. Hal ini mendorong adanya kesepakatan internasional antara negara maju dan berkembang untuk menekan emisi gas rumah kaca. Indonesia, dalam komitmennya, menargetkan pengurangan 29% emisi gas rumah kaca secara mandiri hingga 2030, dan dengan dukungan internasional, target tersebut dapat meningkat hingga 41%.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia tetap dianggap sebagai paru-paru dunia berkat keberhasilannya dalam menekan laju deforestasi. Hal ini juga menarik perhatian negara-negara maju untuk turut berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Salah satu langkah nyata pemerintah adalah dengan membentuk BPDLH di bawah Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai sektor utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana lingkungan hidup.
Dalam paparannya, Dr. Kharis juga membandingkan peran Indonesia dengan Norwegia, sebuah negara kecil yang justru mampu memberikan kontribusi besar dalam upaya global mengatasi krisis lingkungan. Ia menyoroti perlunya meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan melalui lima aspek utama, yaitu:
1. Informasi – Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan edukasi lingkungan.
2. Konsultasi – Melibatkan publik dalam perencanaan kebijakan lingkungan.
3. Keterlibatan – Mendorong masyarakat untuk aktif dalam aksi nyata pengelolaan sampah.
4. Kolaborasi – Memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta.
5. Pemberdayaan – Menciptakan masyarakat yang mandiri dalam mengelola lingkungan.
Diskusi dalam Zoominar ini menegaskan bahwa permasalahan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Dengan kebijakan yang tepat serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.
Melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Indonesia dapat terus mempertahankan posisinya sebagai paru-paru dunia serta mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan langkah konkret dan partisipasi publik yang kuat, krisis sampah yang selama ini dianggap sebagai musibah dapat diubah menjadi peluang bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan.
Kontributor: Tim Media Lakpesdam NU Ponorogo
