NU Online Ponorogo – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
Tak pelak, kebijakan pemerintah ini mendapat reaksi dari masyarakat. Salah satunya para petani yang tergabung dalam binaan Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PCNU Ponorogo yang secara tegas menolak rencana pemerintah tersebut. “Kami para petani Ponorogo yang tergabung dalam LP2NU secara tegas menolak rencana pemerintah mengimpor beras. Karena itu kami mendesak kepada Presiden agar meninjau kembali rencana menterinya itu,” kata Ahmad Sarbini, Ketua LP2NU Ponorogo saat ditemui NU Online Ponorogo, Minggu (!4/3).
Ahmad mempertanyakan kebenaran data yang disampaikan pemerintah, yang menyakan adanya potensi ancaman kekurangan stok beras. Karena menurut data yang dikantongi Ahmad, potensi beras Januari – April 2021 justru surplus 4,81 juta ton. Dan kenyataannya, yang terjadi memang seperti itu. Stok beras sedang melimpah. Indikasinya adalah banyaknya petani yang mengaku kesulitan menjual gabah hasil panen. Di samping itu, berdasarkan data, potensi
“Ini kan aneh. Karena faktanya, banyak petani yang kesulitan menjual hasil panen. Harganya jadi anjlok. Padahal sebentar lagi sudah memasuki musim panen raya. Terus mau dikemanakan hasil panen itu,” ungkap Ahmad.
Hal ini dibenarkan Sani, salah satu petani dari Desa Bedingin Kecamatan Sambit yang jadi binaan LP2NU. “Yang kemarin saja (panen raya sebelumnya, Red) sampai sekarang masih sisa enam karung yang belum terjual. Lha gimana, wong tengkulaknya ga mau beli,” keluh Sani.
Hal senada juga diungkapkan Lamuji, petani di Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon. Ia mengaku heran dengan rencana pemerintah mengimpor beras. Karena menurutnya, hasil panen sedang melimpah. “Pemerintah ini sebenarnya gimana to Mas? Harga pupuk non subsidi mahal, harga jualnya malah turun. Kesulitan petani itu apa, mbok ya dipahami sama pemerintah,” kata Lamuji.
Ahmad berharap, pemerintah lebih memprioritaskan hasil panen dari petani. Impor adalah solusi terakhir ketika hasil panen petani sudah terserap semua tapi belum mencukupi kebutuhan stok nasional. “Pertanian itu bukan semata-mata soal perdaganga, tetapi jati diri bangsa kita. Karena mayoritas kita adalah petani. Pemerintah tidak boleh semena-mena mengambil kebijakan seperti sekarang ini,” tegas Ahmad.
Reporter Editor : Lege
